Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 45 Tahun 2015

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Wajib Lapor LHKPN; Tata Cara; Sanksi Administrtatif; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.46

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 615 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kulon Progo No. 45 Tahun 2015 ttg Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah

KEWAJIBAN-PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN-PENYELENGGARA NEGARA-LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2015/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan:a. Bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel; b. Bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Materi Pokok: Ketentuan Umum; Wajib Lapor LHKPN; Tata Cara; Sanksi Administrtatif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 7 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521