Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 56 Tahun 2018 telah ditetapkan
Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 109 Tahun 2013; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 119 Tahun 2014; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 11 Tahun 2002 ; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun
2012; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 ; 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun
2016; 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun
2018
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 Nomor 56) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Jumlah halaman: 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 121 Tahun
20021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun
2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun
2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Halaman: 18 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Perda Nomor... Tahun 2021, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 3 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 10 Tahun 2019; Perda KP Nomor 8 Tahun 2020; Perda KP Nomor 3 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 90 Tahun 2019; Perbup KP Nomor 57 Tahun 2020.
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 34 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Kecamatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam
memperoleh pelayanan perizinan yang baik dan
pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja
aparatur pemerintah tingkat Kecamatan di
bidang pelayanan perizinan, perlu menyusun
standar pelayanan perizinan pada Kecamatan;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43
Tahun 2017; 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2018;;12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2016; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip Pelayanan; Jenis Pelayanan Perizinan; Komponen Standar Pelayanan; Mekanisme Pengaduan Pelayanan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Peraturan yang dicabut sebagian: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun
2012 tentang Standar Pelayanan Publik Pada
Kecamatan sepanjang yang mengatur
tentang pelayanan perizinan
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Gerbosari-Ngargosari
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan dewasa
ini yang semakin kompleks dan berkembang
baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya perlu menyusun strategi
pengelolaan tata bangunan dan lingkungan
yang tertata dan terkonsep;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan koridor
Gerbosari-Ngargosari sebagai pusat
pemerintahan dan pelayanan publik yang
aman, nyaman, berkarakter, berkualitas dan
berkelanjutan perlu mengembangkan potensi
yang dimiliki kawasan Gerbosari-Ngargosari
secara optimal;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; . Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Pembinaan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 32 HLM, Lampiran: 26 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
