Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau
tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus
identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai
filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai
kesejarahan, dan nilai budaya yang
menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta
sehingga harus dijaga kelestariannya;
b. bahwa keberadaan Warisan Budaya dan Cagar
Budaya di wilayah Kabupaten Kulon Progo,
merupakan kekayaan kultural yang mengandung
nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting
sebagai dasar pembangunan kepribadian,
pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan
sosial budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo,
sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya
menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Register Nasional; Pelestarian Cagar Budaya; Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan yan dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya Dan Benda Cagar Budaya
Halaman: 56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019.
Materi pokok : Persyaratan PPDB, Pendaftaran PPDB, Jalur zonasi PPDB, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua /wali, jalur prestasi, pelaksanaan PPDB, seleksi calon peserta didik baru, pengumuman hasil PPDB, kelas khusus olahraga, pendaftaran ulang, perpindahan peserta didik dan larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Jumlah Halaman : 30 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 25 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2010/NO.21 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.54 Tahun 2009 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bansos Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2010.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bansos, Bansos Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 108 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
13 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Halaman: 27 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
Mencabut :
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses
pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri
dan kesejahteraan serta mencerdaskan
kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses
pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan
peserta didik baru secara objektif, transparan,
non diskriminatif, dan akuntabel dan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan, maka perlu menyusun petunjuk
teknis penerimaan peserta didik baru di
Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pendaftaran PPDB, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali, Jalur Prestasi, Pelaksanaan PPDB, Seleksi Calon Peserta Didik Baru, Pengumuman Hasil PPDB, Kelas Khusus Olahraga, Pendaftaran Ulang, Perpindahan Peserta Didik, Larangan dan Sanksi serta Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama.
Jumlah halaman : 31 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018
Anggota Satlinmas yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara.
Bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
Materi Pokok: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat, serta Linmas, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, susunan organisasi, Tugas, kewajiban, dan hak Satlinmas, Pemberdayaan anggota Satlinmas, Pembinaan dan Pelaporan, Pembiayaan untuk menyelenggaraan Linmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran: 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 25 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
