Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka terhadap Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga perlu disesuaikan;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang sebagaimana telah
diubah terakhir dengansebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Halaman: 36 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kulon Progo telah dilakukan Analisis Jabatan;
b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan
penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan
dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan
formasi dan uraian analisa jabatan pada
setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna,
dan berhasil guna;
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Jabatan; Ikhtisar Jabatan, Jabatan/Eselon, Rentang Golongan Ruang, Dan Syarat Pendidikan ; Diklat Struktural dan Diklat Teknis ; Jumlah Pemegang Jabatan; Kualifikasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah
Daerah
Halaman: 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menyusun perencanaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007.
Materi pokok :
Maksud ditetapkannya RKPD Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya RKPD Tahun Anggaran 2018 yaitu :
a. sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
b. sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honor Kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011.
Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa; pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung; ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan dinding bagian dalam ruang bawah tangga dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi. Sedangkan pemeliharaan bangunan Rusunawa dilakukan untuk menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
33 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa reklame merupakan media promosi
barang dan/atau jasa yang bertujuan
komersial untuk mengenalkan suatu produk
dalam pemasangannya berkaitan dengan
estetika, kesesuaian dengan lingkungan dan
keselamatan umum yang dapat bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat apabila
dikelola dengan baik;
b. bahwa reklame yang ada saat ini beragam
jenis dan ukurannya, beragam status
perizinannya serta terdapat reklame yang
menggunakan kontruksi sehingga apabila
tidak dikendalikan akan mengganggu
keindahan dan dapat membahayakan
masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Reklame belum mengatur
mekanisme pengawasan terintegrasi,
mekanisme penyusunan basis data reklame
terintegrasi, pengelolaan hasil
pembongkaran, mekanisme perizinan
terintegrasi, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan
keadaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo
Nomor 15 Tahun 2017.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Jenis-jenis Reklame, Perizinan, Penyelenggaraan Reklame, Dasar Pengenaan Pajak, Pengurangan , Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Letak Reklame, Rancang Bangun Reklame, Persetujuan Bangunan Gedung Reklame, Data dan Informasi, Pengawasan, Penertiban dan Penegakan, Tata Cara Pembongkaran Reklame, Jaminan Uang Pembongkaran Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
-
Halaman: 37 hlm, Lampiran: 15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2007
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 48 Tahun 2021 tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati, PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan, dan Prosedur Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
