Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik Wilayah dan kearifan lokal, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahu 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendkeu No. 50/PMK.07/2017, Permenkeu No. 199/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes No. 11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup, tujuan dan prinsip, penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2020 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah Kegiatan Pembangunan barudan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Gemilang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian jenis perizinan yang dilimpahkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No. 53 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 36 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten gorontalo
PERBUP Kab. Gorontalo No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 21 tahun 2017 tentang pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya Strata 3 (S3).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.11 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 3 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022
Mencabut :
PERBUP Kab. Gorontalo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020
tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ketentuan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa diatur dengan peraturan bupati.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 30 thn 1979; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 thn 2019; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERMENDAGRI No. 114 thn 2014; PERMENDAGRI No. 44 thn 2016; PERMENDAGRI No. 20 thn 2018; PERDA kabupaten gorontalo No. 8 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengalokasian dan tata cara pembagian ADD, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan Pengangkatar, Pemberitahuan Pergantian Antarwaktu dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan anggota badan permusyawaratan desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu Mnetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2016; Perda Kab Gorontalo No.15 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa termasuk didalmnya mengatur tentang Asas dan Prinsip Pelaksanaan, Tahapan Pemilihan, dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
Terdiri dari 159 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 24 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengurusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunana, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengurusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1984; UU No.21 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; Instrksi Presiden No.9 Tahun 2000; Permendagri No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No.67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.6 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kab Gorontalo No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengurusutamaan Gender termasuk didalamnya mengatur tentang Asas, Fungsi, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang Pemerintah Daerah, Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Perencanaan dan Pelaksanaan, Kerjasama, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, Penghargaan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
Terdiri dari 33 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo .
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan dan Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan Kebutuhan Daerah Masing-Masing.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP RI No. 87 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana desa di Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, klasifikasi kader, kedudukan tugas dan fungsi,pencatatan dan pelaporan, syarat pengangkatan dan pemberhentian kader, evaluasi, honorarium dan sumber pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020 (59)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
ABSTRAK:
BVahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta kan pemahaman dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya format dokumen pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Gorontalo No. 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 35 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 50 Tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Gorontalo nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 56 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasikan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 8/PMK.07/2020 tentang tata cara menyaluran dana alokasi umum tambahan tahun anggaran 2020, perlu menetapkan perubahan peraturan bupati No. 56 Tahun 2019 tentang tata cara mengalokasikan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 8/PMK.07/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasikan Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Terdiri dari 12 halaman tanpa Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
