tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.9 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007; Peraturan Kepala Kepolisian No.5 Tahun 2012.
Dasar Hukum Peraturan ini diatur tentang Tanda Nomor Kenderaan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan,Tanda Nomor Kenderaan Dinas, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019
Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna menberikan kemudahan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo dan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah KAbupaten Gorontalo sejalan dengan tuntutan pelayan Administrasi Kependudukan yang profesional, dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima sesuai dengan perkembangan teknologi.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2006; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 1979; PP No.37 Tahun 2007; Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No.38 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem InformasiKematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pelaporan, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU N0 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 Sebaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PD Kab Gorontalo N0.39 Tahun 2010; PD Kab Gorontalo No.1 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No. 2 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.3 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.4 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No. 5 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.6 Tahun 2011; PD Kab Gorontalo No.1 Tahun 2013; PD Kab Gorontalo No.12 Tahun 2018; PD Kab Gorontalo No.13 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Online Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan kewenangan, tata cara pelaporan pembayaran dan penyetoran online pajak daerah, sistem perekam data transaksi usaha, hak kewajiban dan larangan, sistem terintegrasi pajak dan sistem lain, sanksi, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas Sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina beserta para pemangku kepentingan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.2 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1979; PP No.22 Tahun 1990; PP No.38 Tahun 2007; PP No.37 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.28 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Keanggotaan Forum, Tugas dan Fungsi Forum, Sekretariat Forum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KINERJA GURU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Klinik Kinerja Guru.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawasan Sekolah, setiap Guru wajib menpunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap kompetensi yang ditunjukan dalam unjuk kerja dan untuk melaksanakan penilaian kinerja diperlukan wadah sebagai tempat menampung, mengkaji, merumuskan dan mengatasi kendala dalam penilaian kinerja para gurtu yang tergabung dalam satu kecamatan yang ingin meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.19 Tahun 2017; Permenpan RB No.16 Tahun 2009; Peraturan Pendidikan Nasional No.3 Tahun 2005; Peraturan Bupati Gorontalo No.3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo No.26 Tahun 12; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No.32 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Klinik Kinerja Guru termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Sasaran, Kedudukan, Pelaksanaan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Probadut
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan layanan Probadut di Lingkungan Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.75-4853; Perda No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Layanan Probadut termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan azas. penyelenggaraan administrasi layanan probadut, penyelenggaraan layanan probadut, pembinaan dan pengawasan layanan probadut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015.
Terdiri dari 33 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Berperspektif gender di kabupaten gorontalo.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berperspektif Gender di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berperspektif Gender di kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang prinsip rencana kerja SKPD, maksud dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2020
Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri RI No. 138 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Kode Etik Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sumpah dan janji pelayanan publik, pelaksanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 31 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA INSPEKTORAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 No. 38, Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2015
pembentukan unit pelaksana teknis daerah metrologi legal Kabupaten gorontalo
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdangangan dalam Kegiatan Metrologi Legal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 278/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Perdangangan Republik Indonesia No. 50/M-DAG/PER/10/2009; Peraturan Menteri Perdangangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/10/2009; Perda No. 32 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang nama dan susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
