Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 352 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

03 2024 BPL.pdf

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belalja Lembang Tahun Anggaran 2024, secara transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya pedoman penetapan Penghasilan Tetap pemerintah lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan permusyawaratan Tambahan penghasilan Lembang, Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di lembang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman penetapan penghasilan Tetap pemerintah lembang Tunjangan pemerintah Iembang, Badan permusyawaratan Lembang, Tambahan penghasilan Kepala Lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerinta-h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Repubiik Incionesia Tahun 2023 i'Iomor 4i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan:Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g64); 7. Kabupaten Tana Tora-ja peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2olg tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor g0 Tahun 2O15 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Tor4ja (i,ernbaran Daerah Kabupaten Tana Ttraja Tahun 20i3 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan. Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Tora-ia (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 6; 1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kery'a Pemerintah Lembang (l€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol5 Nomor 02, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 0g), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Z Tahun 2O23 tentanq peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keqja pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Tahun 2O2J Nomor 7) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor oe); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Nomor g Tahun 2O23 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (I*rnbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor g); 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 2019 Nomor 04); 14, Peraturan Bupati Tana Torqla Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pen_iabaran Anggaran pendar:atan dan Belanja Daerah Tahun Anggxan2O24;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBAGA, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III : HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
9

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

02 2024 perbup.pdf

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 02

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, periu diatur dalam peraturan Bupati; b. bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan asal 97 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Oi4 tentang Desa, Tata Cara Penghitungan dan pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, Bagran dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara penghitungan dan pembagian Rincian Alokasi Dana lembang dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negirra Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Z Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentroiry Cipta Kerja mdnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tattun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republiir Indonesia Nomor 6321 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2gL6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri dalam negeri noor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menreri Daiam Negeri Nomor 20 Tahun 20ig tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2003 tentang prioritas Penggunaan dan Desa Tahun 2024 (Benl.a Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Dana Desa Tahun 2O24 (Benta. Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 963); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dal Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Pereturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan lembang da_lam Kabupaten Tana Torqja; 14, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 8 Talrun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2024 (I*mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Tana Tor4ia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2019 Nomor 04); 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor O3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lcmbang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03); 17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III : TATA CARA PENGHITUNGAN BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 65

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS BAB IV : PENGAMANAN NASKAH DINAS BAB V : PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS BAB VI : PENGENDALIAN NASKAH DINAS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
77

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 63 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

63 2023.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 63

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Ta!:iurr 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OIZ tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifrkasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun 2O22 Nomor 4l;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : KOORDINATOR BAB VII : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VIII : TATA KERJA BAB IX : PEMBIAYAAN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 tahun 20l7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 36 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

59 2023 Analisis Standar Belanja.pdf

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja Kabupaten Tana Toraja secara secara ekonomis, efesien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan analisis standar belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran biaya dan beban kerja atas suatu sub kegiatan yang dilaksanakan setiap perangkat daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor · 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III : JENIS ASB BAB IV : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
80

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 58 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

APBD

Download file:

58 2023 Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit.pdf

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 58

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahtn 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Krcdit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pernerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan! Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH BAB III : PENYELENGGARAAN KKPD BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 54 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGADAAN SARANG DAN/ATAU JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KASUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

54 2023 PENGADAAN BARANG ... RSUD LAKIPADADA.pdf

PENGADAAN SARANG DAN/ATAU JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KASUPATEN TANA TORAJA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGADAAN SARANG DAN/ATAU JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KASUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4); 10.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 26);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BAB V : FLEKSIBILITAS BAB VI : JENIS PENGADAAN BAB VII : BATASAN NILA! PENGADAAN BARANG DAN/ATAV JASA BAB VIII : PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BAB IX : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 53 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Kesehatan

Download file:

53 2023 Standar Pelayanan Minimal.pdf

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada diperlukan Standar Pelayanan Minimal RuMah Sakit; b. bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal diatur dengan peraturan kepala daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 1 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan / (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara A Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara A Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4); Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Tana Toraia Nomor 26 Tahun 2023^ tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Uniti Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tana . Toraja Tahun 2023 Nomor 26);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN' BAB III : JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM BAB IV : PELAKSANAAN BAB V : PENERAPAN BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
60

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.

Download file:

52 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa secara Transparan dan Akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Dana Desa diLembang Dalam Kabupaten Tana Toraja; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Dana Desa di l,embang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengelolaan Dana Desa di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 lentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:.un 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. (t Tahun 20 14 tentang Desa (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagarrnana telah diubah beberapa kal.i terakhir dengan peraturarl Pemerintah Nomor I I Tahun 2019 tentang perubaha.rt Kedua Atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 201.1 tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Ddsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 555g), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633): 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Priontas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06); 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03); 15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 (Berita DaerahKabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa di kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 27), diubah PASAL 7 : Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Kabupaten dalam penilaian indikator tambahan PASAL 25 : Ketentuan Pasal 25, diubah PASAL 26 : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI INI MULAI BERLAKU

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 50 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

50 ortala.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 50

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK:

a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri telah dibentuk berdasarkan Peraturaa Bupati Tana Toraja Nomor 30 tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan; b. bahwa untuk menyesuaikan dengal Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaeraJr, maka Peraturan Bupati Nomor 30 ta-hun 2Ol7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
1. UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 2. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor l2 Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kela menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahurr 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Telcris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ke{a t Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 41;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN URAIAN TUGAS BAB V : KOMITE SEKOLAH BAB VI : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VII : KEPEGAWA]AN DAN JABATAN BAB VIII : TATA KERJA BAB IX : PEMBIAYAAN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Torja Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT