Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 303 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2020

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Download :
Perbup SBM 2021 FIX.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, maka di pandang perlu mengatur standar biaya umum sebagai dasar dalam memperhitungkan biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi PD dalam perumusan RKA-PD dan RKA-SKPKD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322). 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun anggaran. 5. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output). 6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 9. Rencana Kerja dan Anggaran PD selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD. 10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPKD. BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA UMUM BAB III STANDAR BIAYA HONORARIUM Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Daerah Bagian Kedua TAPD, Tim Penyusun LKPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah Bagian Ketiga Pengadaan Barang / Jasa Bagian Keempat Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi \ Bagian Kelima Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Bagian Keenam Tim Tindak Lanjut dan Uang Saku Pemeriksa Bagian Ketujuh Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian Kedelapan Penyimpan/Pengurus Barang Bagian Kesembilan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya Bagian Kesepuluh Penyusunan Buku dan Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya Bagian Kesebelas Operator Komputer, Admin Keuangan/BMD, Pelatih, Pengurus Marching Band, Tim Kesenian dan Festival Budaya Daerah Bagian Keduabelas Pengemudi Bagian Ketigabelas Mekanik dan Operator Alat Berat Bagian Keempatbelas Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanandan Pramuboga/Petugas Dapur Bagian Keenambelas Pengelola PBB-P2, Honorarium Outsorching dan Pasar Bagian Ketujuhbelas Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur Bagian Kedelapanbelas Konsultan/Pensehat Hukum, Tenaga Ahli DPRD dan Pembuatan Perda Bagian Kesembilanbelas Tenaga Kesehatan Bagian Keduapuluh Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh Bagian Keduapuluhsatu Patroli Perhubungan dan Satpol PP Bagian Keduapuluhdua Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan, Kebersihan, dan Lampu Jalan Bagian Keduapuluhtiga Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri Bagian Keduapuluhempat Honorarium Penyelenggara Perizinan Petugas Pendata Rumah Tangga Miskin Batlingbatda Bagian Keduapuluhlima Honorarium Forkopimda dan Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi Bagian Keduapuluhenam Insentif Petugas KB Bagian Keduapuluhenam Honorarium / Biaya Operasional Lainnya BAB IV KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI ESTIMASI BAB V KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2021

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

Standar/Pedoman

Download :
STANDAR BIAYA UMUM 2022 FIX.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 38.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, maka di pandang perlu mengatur standar biaya Masukan sebagai dasar dalam memperhitungkan biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi SKPD dalam perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik IndonesiaNomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322). 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional Tahun Anggaran 2021( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021); 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun anggaran. 5. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran(output). 6. Perangkat Daerah Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang. 7. Standar biaya Masukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disebut RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD. 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPKD. BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN BAB III STANDAR BIAYA HONORARIUM Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Daerah Bagian Kedua TAPD, Tim Penyusun LKPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah Bagian Ketiga Pengadaan Barang / Jasa Bagian Keempat Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi Bagian Kelima Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Bagian Keenam Tim Tindak Lanjut dan Biaya Pemeriksa Bagian Ketujuh Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian Kedelapan Penyimpan/Pengurus Barang Bagian Kesembilan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya Bagian Kesepuluh Penyusunan Buku dan Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya Bagian Kesebelas Operator Komputer, Admin Keuangan/BMD/Aplikasi, Pelatih, Pengurus Marching Band, Tim Kesenian dan Festival Budaya Daerah Bagian Keduabelas Pengemudi Bagian Ketigabelas Mekanik dan Operator Alat Berat Bagian Keempatbelas Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanandan Pramuboga/Petugas Dapur Bagian Keenambelas Pengelola PBB-P2, Honorarium Outsorching dan Pasar Bagian Ketujuhbelas Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur Bagian Kedelapanbelas Konsultan/Pensehat Hukum, Tenaga Ahli DPRD dan Pembuatan Perda Bagian Kesembilanbelas Tenaga Kesehatan Bagian Keduapuluh Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluh Bagian Keduapuluhsatu Patroli Perhubungandan Satpol PP Bagian Keduapuluhdua Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan, Kebersihan, dan Lampu Jalan Bagian Keduapuluhtiga Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (TP-TGR) Bagian Keduapuluhempat Honorarium Penyelenggara Perizinan Petugas Pendata Rumah Tangga Miskin Batlingbatda Bagian Keduapuluhlima Honorarium Forkopimda dan Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) Bagian Keduapuluhenam Insentif Petugas KB Bagian Keduapuluhenam Honorarium / Biaya Operasional Lainnya BAB IV KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI ESTIMASI BAB V KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup No 43 2020 Perjadin.pdf

Abstrak

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ASN DAN NON ASN DALAM LINGKUP PEMERINTAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Keuangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kebutuhan Nyata dan memenuhi Prinsip dan Kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya Regulasi yang mengatur hal tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN Dan Non ASN Dalam Lingkup Pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286 ); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar belanja Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK/02/2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor19);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimakud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pejabat adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang. 6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 12. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai non PNS/ASN Kontrak dan Pegawai Non PNS/ASN lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis professional dana dministrasi sesuaid engan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang. 14. Pengguna Anggaran yangs elanjutnya disingkat PA/Kepala PD adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna ananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada PD yang bersangkutan. 16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perorang maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untukkepentingan dinas. 17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik. 18. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Pelaksana SPD yang berangkat ke luarnegeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 19. Exitpermit adalahtanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas. 20. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk kesuatu Negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan Negara bersangkutan. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Biaya Perjalan Dinas BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, PNS/ASN, dan Non Pns/ASN dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 26) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
54

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT