Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/per/XII/2011 dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.05/I/431/12 serta usulan pergeseran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2005, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2005, Permendagri No.22 Tahun 2011, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.1 Tahun 2012, Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran I dan Lampiran II ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong dan mempercepat pencapaian MDG’s tahun 2015 serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan bantuan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perka LKPBJ No.5 Tahun 2012, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Permenkes No. 903/Menkes/PER/V/2011, Permenkes No. 1097/Menkes/PER/V1/2011, Permenkes No. 2562/Menkes/PER/XII/2011, Perdirjen PB No. PER-21/PB/2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Jamkesmas dan Jampersal, Penggunaan Dana Jamkesmas dan Jampersal, Mekanisme Pengelolaan Dana Jamkesmas dan Jampersal, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2008, Perda Kuburaya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.1 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Pelimpahan Kewenangan, Pembiayan dan Penerimaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perka LKPBJ No.5 Tahun 2012, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perbup Kubu Raya No.75 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Wilayah Kerja, tata Kerja dan Pelaporan, Eselonering, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung peningkataninvestasi di Kabupaten Kubu Raya khususnya penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, perlu adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam memberikan peklayanan perizinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, Perpres No.90 TAHUN 2007, Perpres No.27 Tahun 2009, Permendagri No.6 Tahun 2007, Permendagri No.79 Tahun 2007, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perkep BKPM No.13 Tahun 2009, Perkep BKPN No.14 Tahun 2009, Perkep BKPN No.6 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pendanaan, Pembinaan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2012.
Peraturan ini memiliki 6 halaman 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terutama pada akhir tahun anggaran dan memperhatikan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada akhir tahun anggaran;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2000, Perda Kubu Raya No2.5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Uang Persediaan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.
Peraturan ini memiliki 12 halaman 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemilihan Dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penataan dan pengelolaan manajemen perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Raya kabupaten kubu raya secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan peningkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, Permendagri No.1 Tahun 1984, Permendagri No.7 TAHUN 1998, Permendagri No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2000, Perda Kubu Raya No.5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Mekanisme Pemilihan Dan Pengangkatan, Pelantikan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2012.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan MICE di wilayah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya termasuk dapat memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.10 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.79 Tahun 2005, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Pemberian Rekomendasi, Tata Cara Permohonan, Masa Berlaku Rekomendasi, Pengendalian Dan Pengawasan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangubnan kapasitas kelembagaan posyandu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.21 Tahun 1994, PP No.27 Tahun 1994, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.22 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Pengendalian Pengawasan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Rasau Jaya - Pinang Luar
ABSTRAK:
bahwa Surat Persetujuan Pengoprasian Nomor 551.3/05/STO/DISHUB-C/2012 tanggal 8 Februari 2012, dan surat PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSEERO) Nomor OP.404/01/03/ASDP-Ptk/2012 tanggal 27 februari 2012 perihal Usulan Tarif Lintas Penyebrangan Rasau Jaya- Pinang Luar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.17 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, PP No.17 Tahun 1965, Kepmenhub No.KM 32 Tahun 2001, Kepmenhub No.KM 58 Tahun 2003, Kepmenhub No.KM 73 Tahun 2004, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.12 Tahun 2009, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tarif Angkutan Penyebrangan, Ketentuan Lain-Lain Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
