PERBUP Kab. Kubu Raya No. 103 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.84 Tahun 2009
14 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.70 Tahun 2009
16 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.45 Tahun 2014
17 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.67 Tahun 2009
18 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 92 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.47 Tahun 2014
16 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.71 Tahun 2009
14 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kubu Raya
UU No.25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Perda No.6 Tahun 2013, Perbup No.20 Tahun 2014, Perbup No.23 Tahun 2014
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Kubu Raya
3 halaman dan 94 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa peran dan layanan yang diberikan APIP untuk dapat melaksanakan penilaian yang independen dan objektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima APIP dan komitmen pimpinan organisasi yang terlibat pada isi dokumen internal audit charter
UU No.15 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.60 Tahun 2008, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permenpan No.9 Tahun 2009, Permenpan No.19 Tahun 2009, Perka BPKP No.6 Tahun 2015, Perka BPKP No.16 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Kedudukan; Visi dan Misi; Nilai; Tugas dan Fungsi; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup Audit Intern; Kewenangan; Tanggung Jawab; Hubungan Kerja dan Koordinasi; Kode Etik dan Standar Audit APIP; Persyaratan Pejabat Fungsional Pengawas Yang Duduk Dalam Unit APIP; Larangan Perangkatan Tugas dan Pejabat Fungsional Pengawas; Penilaian Berkala; Piagam Audit Intern; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
13 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Atau Surat Tagihan Pajak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memantapan pengelolan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan khususnya basis data PBB, maka perlu diatur Tata Cara Pembetukan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Teriutang atau Surat Tagihan Pajak
UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pembetulan SPPT atau STP; Tata Cara Pembetulan SPPT, SKP Atau STP; Ruang Lingkup Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi SPPT, SKP Atau STP; Tata Cara Pembatalan Dan Pengurangan Atau Penghapusan Denda Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
8 halaman dan 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 114 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bawha dalam rangka pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual khususnya terhadap Aset Tidak Berwujud dan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2015.
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, PMK No.251 Tahun 2015, KMK No.620 Tahun 2015, Perbup No.32 Tahun 2014, Perbup No.33 Tahun 2014, Perbup No.34 Tahun 2015,
Perubahan lampiran II Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3 halaman dan 8 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
