Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 7 Peraturan PResiden nomor 33 Tahun 2012 tentang jarinngan dokumentasi dan informasi hukum nasional, perlu dibentukjaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.33 Tahun 2012, Permendagri No.2 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL, PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri nomor 138 tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan peraturan bupati kubu raya nomor 20 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan di kabupaten kubu raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokkan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional tahun anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; kemampuan keuangan daerah; pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31, LL Kab. Kubu Raya : 29 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu,
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.91 Tahun 2017, Permenpan RB No.15 Tahun 2014, Permendagri No.138 Tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perka BKPM No.6 Tahun 2018, Perka BKPM No.7 Tahun 2018, Perda No.6 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kelembagaan dan Kewenangan; maklumat pelayanan publik, standar dan manajemen pelayanan; Waktu; Perencanaan; Penyederhanaan Jenis dan Prosedur; Pelayanan Secara Elektronik; Sarana dan Prasarana; Sumber Daya Manusia; Etika Pelayanan; Survey Kepuasan Masyarakat; Inovasi; Forum Komunikasi PTSP; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Pencabutan Perbup No.48 Tahun 2017, Perbup No.9 Tahun 2018, Perbup No.27 Tahun 2018, Perbup No.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini memiliki 22 halaman dan 7 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Bahwa dengan memperhatikan indkes harga dan perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.2 Tahun 1981, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.26 Tahun 1983, PP No.2 Tahun 1985, Permendag No.67 Tahun 2018, Perda No.10 Tahun 2017,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.23 Tahun 2014, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.65 Tahun 2010, Permendagri no.61 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; cakupan pelayanan; pemberian akses; perjanjian kerja sama; pemanfaatan data; pengendalian, laporan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, unit kerja pengadaan barang/jasa dibentuk oleh bupati untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, PErda No.25 Tahun 2010, Perbup no.19 tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 6, Lampiran I dan Lampiran IV, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat pengelolaan keuangan di desa, perlu mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa serta implementasi transaksi non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pembayaran non tunai pelaksanaan APB desa; Pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26, LL Kab. Kubu Raya : 53 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan rincian belanja berdasarkan pengajuan satuan kerja perangkat daerah dan menindaklanjuti Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.11 Tahun 2018, Perbup No.66 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 2, pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 49 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25, LL Kab. Kubu Raya : 70 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan sistem dan prosedur pertanggungjawaban belanja;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.25 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 7 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 66 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
