Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan kualitas dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi kerja untuk membekali diri dalam memasuki pasar kerja, mampu bersaing dalam dunia kerja nyata, dalam rangka menghadapi era persaingan bebas, membuka usaha/lapangan kerja sendiri (tenaga kerja mandiri) serta untuk meningkatkan produktifitas kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan di Kab Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2017; Perda Kab Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang rasional, profesional, efektif, dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DI KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
untuk mengoptimalisasi realisasi penerimaan PBB P2 berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya dan Perbup Karimun Nomor 52 Tahun 2020, maka perlu memberikan pembebasan denda PBB P2 Tahun 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020l Perda Kab Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Peratiran Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2020; Perbup Karimun Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan ini memuat tata cara penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksananaan program jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Karimun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 58 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2019.
Perbup No. 1 Tahun 2014; Perbup No. 1 Tahun 2015; Perbup No. 10 Tahun 2017
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2017
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PROGRAM SETIAP ANAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN SETELAH LAHIR ATAU MENJELANG TAMAT SEKOLAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 berkaitan dengan Inovasi Pelayanan, maka pelayanan dibidang Pencatatan Sipil khususnya akta kelahiran perlu dilakukan inovasi
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa hasil Analisis Jabatan Tahun 2017 setelah dilaksanakan evaluasi ternyata terdapat perubahan- perubahan nama-nama jabatan dan beban kerja sehingga perlu dilaksanakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 64 TAHUN 2017
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2017
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN MELALUI PROGRAM DARI LAPORAN KECAMATAN TERBIT AKTA KEMATIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, perlu adanya peningkatan percepatan penerbitan akta kematian yang mendekatkan pelayanan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan proses pencatatan akta kematian
UU No. 1 Tahun 1974; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Perda Kab. Karimun No. 20 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Melalui Program Dari Laporan Kecamatan Terbit Akta Kematian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2015
PEDOMAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dalam negeri, diperlukan suatu bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; U No. 14 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2019
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan atas data transaksi usaha Wajib Pajak melalui penyelenggaraan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Thaun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2023
ketertiban umum - penyelenggaraan ketenteraman dan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan dinamika pembangunan, perkembangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.2 Tahun 2018; PP No.16 Tahun 2018; Permendagri No.40 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2011; Perda Kab Karimun NO.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Karimun No.6 Tahun 2021; Perda Kab Karimun No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan mentapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
21hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
