PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang badan usaha milik daerah dan ketentuan tentang otoritas jasa keuangan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 7 Tahun 1992; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020; Perda Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2019; Perda Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2020; Perda Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk teknis tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
Tidak Ada
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021
PERBUP Kab. Karimun No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
pembangunan dan pemerintahan daerah - forum sinkronisasi dan sinergitas program kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di Kabupaten Karimun
sangat diperlukan koordinasi secara berkesinambungan
dan terpola diantara para unsur Pimpinan Daerah di
Kabupaten Karimun, perlu di bentuk Forum Sinkronisasi
dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah. berdasakan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.2 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.6 Tahun 1988; PP No.2 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.43 Tahun 2020; Perpres No.33 Tahun 2020; PermenDagri No.77 Tahun 2020; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenDagri No.11 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok, Tanggung Jawab, Fungsi, Keanggotaan dan Pembiayaan dari Forum Tersebut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 27.A Tahun 2020
PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27.A, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 27.A Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 didunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, enim bulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
UU No. 4 Tahun 1984; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Taun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2018; Keppres No. 7 Tahun 2020; Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020; SE Mendagri No. 440/2622/SJ; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Karimun No. 7 Tahun 2019; Perbup No. 74 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 27 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Tidak Ada
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 80 Tahun 2020
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Sekolah Di Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
implementasi pendidikan anti korupsi diseluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Sekolah Di Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Tidak Ada
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 79 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Karimun No. 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Kondisi Kerja
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Tidak Tetap di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, perlu diberikan Honorarium Operasional Berdasarkan Kondisi Kerja
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 80 Tahun 2010; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Karimun No. 7 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 37 T ahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemberian honorarium operasional bagi pegawai tidak tetap pada satuan polisi pamomg praja kab. Karimun berdasarkan kondisi kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Tidak Ada
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 78 Tahun 2020
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 7 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 7 ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2013; Perda Kab. Karimun No. 2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Tidak Ada
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 77 Tahun 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 T ahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 T ahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 193/PM K .07/2018; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup No. 62 Tahun 2017; PMK No. 35/PMK .07/2020; PMK No. 40/PMK.07/2020; PMK No.50/PMK.07/2020; PMK No.156/PMK.07/2020; PMK No. 64 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah/Bupati ini diatur tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 T ahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 64)
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karimun No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2019; UU No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;PMK No. 247/PMK.07/2015; Permendes PDTT No. 20 Tahun 2016; PMK No.93/PMK .07/2018; PMK No.1222/PMK .07/2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Perbup Karimun No, 30 Tahun 2020; Peda Karimun No. 5 Tahun 2015; Perbup Karimun No. 62 Tahun 2017; Perbup Kab. Karimun No. 34 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapana rincian dana desa tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Tidak Ada
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 73 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTU AN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kabupaten Karimu
ABSTRAK:
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2016; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes 001 Tahun 2012; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No, 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permensos 10 Tahun 2016; Permensos 28 Tahun 2017; Permendagri 18 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Tidak Ada
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 72 Tahun 2020
IMPLEMENTASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT MELALUI STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU UNTUK PENURUNAN STUNTING
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 7 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Gerakan Hidup Sehat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, diperlukan adanya strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permentan No.4 Tahun 2010; Permendagri 63 Tahun 2010; Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permenkes No. 2269/Menkes /Per/XI/2011; Permenkes 33 Tahun 2012; Perbup Karimun No. 28 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 54 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang implementasi gerakan masyarakat hidup sehat melalui strateg kmunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Tidak Ada
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
