Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.78 Tahun 2019; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permen DPDTT No.11 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Pedoman penyusunan APBDes
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Perpres No.85 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Dana Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Bersatatus Pegawai Negeri Sipil, Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mencabut dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 huruf b dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan manajemen karier PNS, bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perpres Nomor 26 Tahun 2007; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; PermenpanRB No 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 5 Tahun 2005; Perka BKN Nomor 35 Tahun 2011; Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019
Jenis Jabatan dan Kepangkatan, Penyusunan Pola Karier, Persyaratan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberhentian Jabatan, Pembinaan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 65 Tahun 2019
rencana pengawasan penyelenggaraan - pemerintah daerah tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2019/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.25 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permwndagri No.61 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tindak Lanjut Pengawsan, Fokus dan Sasaran Pengawasan, Pengaduan Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Pentupup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan No.57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
ABSTRAK:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Perpres No.60 Tahun 2017
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Tugas dan Tanggungjawab Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Peneyelenggaraan, Penganggaran, Peran Serta Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 59 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bintan No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
upt - daerah rumah sakit umum daerah kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2019/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
U No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Kepres No.40 Tahun 2001; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.30 Tahun 2019; PERDA NO.7 Tahun 2006; PERDA No.3 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonering, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Pembiayaan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
Peraturan Bupati ini MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 50 Tahun 2019
perubahan peraturan - tentang apbd tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2019/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 3 huruf a angka 2 Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/5246/Keuda perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2016; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019
Perubahan Peraturan Bupati No,45
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Ketentuan dalam Pasal 1 diubah ;Peraturan Bupati ini mulai Mengubah Pasal 1 Perbup Nomor 45 Tahun 2019
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 46 Tahun 2019
perubahan atas peraturan tentang pedoman perjalanan dinas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2019/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Perda No.18 Tahun 2007
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
