pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2018; PP No.73 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun 2008; ; Permendagri No.130 Tahun 2018; Permenkeu No.187/PMK.O7/2018; Perda No.4 Tahun 2008
Kegiatan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 60 TH. 2008; PP No. 12 Th. 2017; PerBPKP No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pembangunan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DASAR PERTIMBANGAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 Peraturan Bupati Bintan Nomor 53 Tahun 2017 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah in diatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dasar Pertimbangan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2023
untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen pengguna - tata cara penerbitan surat rekomendasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
ABSTRAK:
Dalam rangka penertiban administrasi pembelian
jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha mikro,
usaha perikanan, usaha pertanian dan, transportasi,
pelayanan umum dalam memenuhi jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu tersebut perlu adanya penerbitan surat
rekomendasi dari perangkat daerah teknis. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.117 Tahun 2021; PermenKP No.Per.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKP No.57/PERMEN-KP/2014; Permen ESDM No.29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.52 Tahun 2018; Permen ESDM No.13 Tahun 2018; Per BPH Migas No.17 Tahun 2019; Perbup Bintan No.27 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi, Koordinasi, Pelaporan, Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2022
melalui klinik layanan berbantuan terintegrasi online single submissions risk based approach - perlayanan perizinan berusaha berbasis risiko
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi Online Single Submissions Risk Based Approach
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat,
murah, transparan, pasti, terjangkau dan mandiri
dilakukan melalui Klinik Layanan Berbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission
Risk Based Approach). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Melalui Klinik Layanan Berbantuan Online Single
Submissions risk Based Approach Terintegrasi Secara
Elektronik.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Melalui Klinik Layanan Berbantuan Online Single
Submissions risk Based Approach Terintegrasi Secara
Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan
Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Akselerasi
Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan
Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 52) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2018
PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi penyelenggaraan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan/atau alat berat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka perlu disempurnakan. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Khusus untuk penggunaan BBM bagi SKPD/Unit Kerja yang menggunakan Generator Disesel sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati, Romawi IV berlaku terhitung Tahun Anggaran 2018.
18 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019
pengendalian kebakaran hutan dan lahan - kabupaten bintan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Dengan melaksanakan ketentuan DIKTUM Kedua angka 20 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga berimplikasi hukum di daerah maka Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2001; PPI No.45 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; Inpres No.11 Tahun 2015
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintan. Ruang Lingkup, Organisasi Pengendalian, Pencegahan dan Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan, Peningkatan Kesadaran masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penganggaran, Ketentuan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU 6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.17/PMK.03/2013
Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pancari Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan telah dilakukan pengembangan pelayanan informasi pada Sistem Layanan Pencari Kerja, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka angka 6a dan angka 6b dan diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 yaitu disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 8a, angka 8b dan angka 8c serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 16; Pasal 5 diubah; Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C; BAB VI ditambah satu Bagian yaitu Bagian Keempat; Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A; Pasal 14 diubah; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIA; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIB; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
10 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 42 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 60) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
tata kerja badan daerah - kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi
tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan
Daerah. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Daerah dan perubahannya sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.46 Tahun 2008; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permendagri No.11 Tahun 2019; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Permenpanrb No.7 Tahun 2022; Perka BNPB No.3 Tahun 2008; Keputusan Mendagri No.100-441 Tahun 2019; Perda Kab.Bintan No.3 Tahun 2012; Perda Kab. Bintan No.7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 60) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
111 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
