Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2021/Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Tangerang; b. Dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan keadaan darurat selama tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2021, yang telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.343/Kep.244-Huk/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junctis Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, serta ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020
24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2021/Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
15 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Tahun 2021/Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan serta guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. Dengan adanya ketentuan mengenai Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana daerah memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan sistem pajak di daerah, pengenaan tarif maksimum dan perubahan jenis pajak sehingga pengaturan daerah mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB III PAJAK YANG DIHITUNG DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH; BAB III PAJAK YANG DIHITUNG DAN DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK; BAB V KETETAPAN, PENAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PAJAK; BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK; BAB V KETETAPAN, PENAGIHAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PAJAK; BAB VI KEBERATAN DAN BANDING; BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB VIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, DAN/ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK; BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN; BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI; BAB XIV PENGHARGAAN; BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2014.
87 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:
a. Untuk memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tangerang, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu peran Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. peran Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menguatkan permodalan koperasi dan usaha mikro sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar diperlukan penjaminan dari pemerintah daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968;. UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR; BAB III SUMBER DANA; BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR; BAB V PERJANJIAN PINJAMAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII TARIF LAYANAN; BAB VIII KERJA SAMA; BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI STATUS KELEMBAGAAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 117, BD Tahun 2021 Nomor 117
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease-2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi
ABSTRAK:
a. Untuk melindungi masyarakat Kabupaten Tangerang dari penyebaran COVID-19 perlu dilakukan antisipasi penyebaran dengan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, sinergitas antarperangkat daerah dan stakeholders terkait; b. Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran COVID-19 varian Omicron, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19; c. Dalam rangka menindaklanjuti SE Mendagri No. 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020.
1. KETENTUAN UMUM; 2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI; 3. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 86 Tahun 2021
SOP - pengelolaan - keuangan desa - transaksi nontunai - anggaran pendapatan dan belanja desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Tahun 2021 Nomor 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Transaksi Nontunai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
a. Penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaran desa berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tangerang; c. Perlu adanya acuan dan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Tangerang No. 9 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No. 17 Tahun 2019; Perbup Tangerang No. 72 Tahun 2017; Perbup Tangerang No. 14 Tahun 2019; Perbup Tangerang No. 5 Th 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; BAB III SOP SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Tahun 2021 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi pada
Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat dan Pengelola dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2021 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang selama pandemi COVID-19.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Pergub Banten No. 16 Tahun 2020; Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2021; Perbup Tangerang No. 53 Tahun 2020; Perbup Tangerang No. 111 Tahun 2020; Perbup Tangerang No. 21 Tahun 2021; Perbup Tangerang No. 50 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah sebagai Akibat Pandemi COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2021 Nomor 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Harga Sewa Parkir
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2021.
1. KETENTUAN UMUM; 2. SUBJEK DAN OBJEK; 3. PERHITUNGAN BESARAN SEWA; 4. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; 5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Bupati Tangerang No. 108 Tahun 2015 tentang Biaya Parkir.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
