Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Tangerang semakin meningkat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; Permendagri No. 12 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Antisipasi Bab III Pencegahan Bab IV Pemberantasan Bab V Penanganan Bab VI Rehabilitasi Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Tim Terpadu Bab X Pengadaan Bab XI Pendanaan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 08 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Investasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah khususnya dalam penyertaan modal daerah pemerintah Kabupaten Tangerang, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang penyertaan modal daerah dan deposito pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 ;2. UU No. 5 tahun 1962;3. UU No. 23 tahun 2000;4. UU No. 17 tahun 2003;5. UU No. 1 tahun 2004;6. UU No. 15 tahun 2004
;7. UU No. 32 tahun 2004;8. UU No. 33 tahun 2004;9. UU No. 25 tahun 2007
;10. UU No. 12 tahun 2011;11. PP No. 58 tahun 2005;12. PP No. 6 tahun 2006
;13. PP No. 1 tahun 2008;14. PP No. 38 tahun 2007;15. PP No. 39 tahun 2008
;16.PD Kab. Tanggerang No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.bentuk inventasi daerah
;4.bidang inventasi daerah;5.sumber dana inventasi daerah;6.kewenangan pengelolaan inventasi daerah;7.pedoman pengelolaan inventasi daerah
;8.hasil usaha;9.pembinaan dan pengawasan;10.ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 08 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
a. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang berhak atas tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur dibutuhkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. bahwa untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru di Kabupaten Tangerang, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No Nomor 14 Tahun 2016; Permen PUPR No 02/PRT/M/2016;
1.Ketentuan Umum; 2.Wewenang, Tugas, dan Kewajiban; 3.Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 4.Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh; 5.Konsolidasi Tanah; 6.Pendanaan; 7.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2021 No. 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun pedoman yang mencakup tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut; b. pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL; BAB III TATA CARA PENGANGGARAN; BAB IV TATA CARA PELAKSANANA DAN PENATAUSAHAAN; BAB V BUKTI PENGELUARAN DAN PERPAJAKAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020
Tata Cara - Pemberian Alokasi Dana Desa - Hasil Pajak daerah - Retribusi daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD Tahun 2020/ Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa Serta Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (4), dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg Perpepu No 2 Th 2014; PP No 43 Th 2014; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 113 Th 2014; Permendes daerah Tertinggal No 5 Th 2015; Permenkeu No 199/PMK.07/2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Alokasi Dana Desa; 3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 4. Pengelolaan ADD Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 5. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain - Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2019 No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DAERAH.
ABSTRAK:
Bahwa pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 20 Th 2003; UU RI No 14 Th 2005; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yang telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yang telah diubah PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 3 Th 2019; Perda kab Tangerang No 9 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 87 Th 2016; Perbup Tangerang No 87 Th 2018; Perbup Tangerang No 40 Th 2018.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DASAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Dengan Desa Cijantara Kecamatan Pagedangan
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan batas Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan secara pasti antara Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan dengan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 44 Th 1992; PP No 19 Th 2008; Permendagri No 76 Th 2012; Permendagri No 45 th 2016; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 83 Th 2016.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, diperlukan prasarana pendidikan yang baik;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan diperlukan pengaturan pedoman pelaksanaan pembangunana prasarana Sekolah dengan Peraturan Bupati;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendiknas No 24 Tahun 2007; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 1 Tahun 2008; Perda Kab.Tangerang No 9 Tahun 2011; Perda Kab.Tangerang No15 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 5 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan; 3.Ruang Lingkup Program; 4.Pola Pelaksanaan Pekerjaan; 5.Sasaran Dan Kriteria; 6.Pengelolaan Kegiatan; 7.Sumber Dana dan Mekanisme Pencairan Dana; 8.Pengelolaan Dana; 9.Pelaporan,Pemantauan,Evaluasi dan Pengawasan; 10.Pengawasan; 11.Ketentuan Peralihan; 12.Ketentuan Lain-Lain; 13.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja; bahwa Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Permen PAN RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN RB No. PER/20/M.PAN/ 11/2008; Perda No. 1 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2022
penyelenggaraan-prasarana-sarana dan utilitas-umum-perumahan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
ABSTRAK:
bahwa kebutuhan akan hunian yang layak, sehat dan nyaman merupakan hak bagi setiap manusia dalam upaya mewujudkan perumahan yang memadai, maka setiap pembangunan perumahan harus menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum; bahwa dalam rangka memberikan jaminan keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan serta kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah, Pengembang, dan masyarakat pada Perumahan perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda No. 5 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab II Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Bab IV Tim Verifikasi Bab V Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Bab VI Pengawasan dan Pengendalian Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pembiayaan Pemeliharaan Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Lain-Lain Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
