Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tangerang diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana Prasarana Olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Tangerang perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 3 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2014;PP No 44 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum; 2.Tugas,Wewenang, dan Tanggungjawab; 3.Pengelolaan Keolahragaan; 4.Prasarana dan Sarana; 5.Pembinaan dan Pengembangan; 6.Kejuaraan; 7.Penghargaan; 8.Pengawasan; 9.Larangan; 10.Sanksi Administrasi; 11.Pendanaan; 12.Peran Serta Masyarakat; 13.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2017
Pembentukan Dana cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018 diperlukan dana yang besar sehingga apabila dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan berpengaruh pada likuiditas anggaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.14 Tahun 1950 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.17 Tahun 2003;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.1 Tahun 2015;9.PP No. 17 tahun 2007;10.PMDN No. 13 Tahun 2006
;11.PMDN No. 44 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.prinsip pembentukan dana cadangan;3.tujuan pembentukan dana cadangan;4.besaran dan sumber pendanaan dana cadangan;5.pelaksanaan dan penatausahaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 05 Tahun 2012
Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2012/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.29 Tahun 2004
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No.36 Tahun 2009 ;6.UU No.44 Tahun 2009
;7.UU No.12 Tahun 2011 ;8.PP No.32 Tahun 1996 ;9.PP No.23 Tahun 2005
;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PMDN No. 61 tahun 2007;12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 ;13.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069/Menkes/SK/II/2006
;14.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010;15.Perda Kab Tanggerang No.119 Tahun 2008 ;16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kebijakan tarif;3.prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif;4.masa waktu tarif;5.instalasi farmasi;6.ketentuan lain lain;7.nama , obyek tarif , subyek , dan jenis pelayanan;8. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2021 No. 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa, Dan Penggunaan Dana Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGALOKASIAN; BAB III PENYALURAN DANA DESA; BAB IV PELAPORAN DANA DESA; BAB V PELAPORAN DANA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tangerang No. 36 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Serta Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pajak Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang selama pandemi Corona Virus Disease 2019;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II INSENTIF PAJAK DAERAH; BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IV
PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK; BAB V PEMBEBASAN PAJAK TERHUTANG PBB-P2; BAB VI
KERINGANAN BPHTB; BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 8O), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah Daerah.
UU No 14 Th 1950 telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000;
UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015;
PP No 19 Th 2005 telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008;
PP No 74 Th 2008 telah diubah dg PP No 19 th 2017; PP No 17 Th 2010 telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendiknas No 41 Th 2007; Perda Kab Tangerang No 9 th 2011; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 87 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Bantuan Operasional Sekolah Dasar;
3. Mekanisme; 4. Monitoring dan Pengawasan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 06 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; b. bahwa retribusi pereizinan tertentu merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU Gangguan ( hinder ordonatie ) stbl Tahun 1926 Nomor 226 ;3. UU No. 8 tahun 1981;4. UU No. 5 tahun 1984
;5. UU No. 28 tahun 1999;6. UU No. 23 tahun 2000;7. UU No. 28 tahun 2002
;8. UU No. 31 tahun 2004;9. UU No. 32 tahun 2004;10. UU No. 33 tahun 2004;11. UU No. 26 tahun 2007;12. UU No. 22 tahun 2009;13. UU No. 28 tahun 2009
;14. UU No. 32 tahun 2009;15. UU No. 12 tahun 2011;16. PP No. 27 tahun 1983
;17. PP No. 41 tahun 1993;18. PP No. 43 tahun 1993;19. PP No. 54 tahun 2002
;20. PP No. 36 tahun 2005;21. PP No. 58 tahun 2005;22. PP No.79 tahun 2005
;23. PP No. 38 tahun 2007;24. PP No.69 tahun 2010;25. PD Kab. Tanggerang No. 12 tahun 2007;26. PD Kab. Tanggerang No. 5 tahun 2007;27. PD Kab. Tanggerang No. 10 tahun 2007;28. PD Kab. Tanggerang No. 1 tahun 2008;29. PD Kab. Tanggerang No. 9 tahun 2008;30. PD Kab. Tanggerang No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.retribusi perizinan tertentu;3.wajib retribusi perizinan tertentu;4.wilayah pemungutan;5.saat retribusi terutang;6.pemungutan retribusi perizinan tertentu;7.pengembalian kelebihan pembayaran;8.kadaluwarsa penagihan;9. tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;10.pemeriksaan
;11. insentif pemungutan;12.peninjauan kembali tarif retribusi perizinan tertentu
;13.penyidikan;14. ketentuan pidana;15.ketentuan peralihan ;16.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari aparatur sipil negara Kabupaten Tangerang
merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TPP PPPK; BAB III PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP PPPK; BAB IV
PENGENDALIAN; BAB V KEBERATAN; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:
Kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya Daerah sebagai Wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai identitas Daerah yang harus dilestarika berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila
Pasal 18 ayat(6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No m4 th 1968; UU No 23 Th 2000;
UU No 11 Th 2010; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; UU RI No 5 Th 2017;
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2012/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, belum menggambarkan kondisi nyata
peran serta para pihak yang terkait dalam mendukung
pemungutan Pajak Daerah sehingga perlu diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati ;
b. bahwa peran serta para pihak yang terkait dalam
mendukung pemungutan pajak daerah, perlu diberikan
insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan
Pajak Daerah;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No. 32 Tahun 2004 ;3.UU No. 28 Tahun 2009
;4.PP No. 69 Tahun 2010;5.Perda Kab Tanggerang No. 10 tahun 2010;6.Peraturan Bupati No. 33 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.insentif pemungutan pajak daerah;3.penggangaran , pelaksanaan , dan pertanggung jawaban;4.ketentuan peralihan;5.ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
