Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Nonaparatur Sipil Negara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa pemberian tunjangan pegawai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahterahan guna meningkatkan daya beli pegawai Kabupaten Tangerang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa untuk mempertahankan daya beli pegawai nonaparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tunjangan hari raya bagi pegawai nonaparatur sipil negara.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 44 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja ada Dinas Kebersihan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2011/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja ada Dinas Kebersihan
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 51 Tahun 2010 ;
b. bahwa dalam rangka perbaikan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang ;
1. UU No. 8 Tahun 1974;2. UU No. 23 Tahun 2000;3. UU No. 10 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. PP No. 38 Tahun 2007
;7. PP No. 41 Tahun 2007 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 01 Tahun 2008
;9. Perda Kab Tanggerang No. 08 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 24
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Untuk Mengelola Tanah dan Bangunan Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah merupakan aset yang perlu dikelola dan dipelihara untuk mempertahankan nilai kekayaan daerah; bahwa dalam rangka mengelola barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menugaskan pemeliharaannya kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 10 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Kewajiban Bab IV Dividen dan Resiko Penugasan Bab V Dukungan Pemerintah Bab VI Kerjasama Bab VII Pendanaan Bab VIII Keadaan Kahar Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 45 Tahun 2011
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2011/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 ;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap rincian tugas,fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
1.UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No. 10 Tahun 2004
;4.UU No. 32 Tahun 2004 ;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. PP No. 38 Tahun 2007
;7. PP No. 41 Tahun 2007 ;8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 ;9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010
terdapat pada pasal 9 dan pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 45 Tahun 2014
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2011/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan acuan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman dengan suatu pedoman umum yang dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2014;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.32 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004
;7.PP No.57 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No. 54 Tahun 2005
;10.PP No.15 Tahun 2010 ;11.PMDN No. 13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.32 Tahun 2011 ;13.Perda Kab Tanggerang No. 2 Tahun 2009 ;14.Perda Kab Tanggerang No. 08 Tahun 2010;15.Perda Kab Tanggerang No.3 Tahun 2014 ;16.PerBup Tanggerang No.3 Tahun 2014 ;17.PerBup Tanggerang No.6 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.pelaksanaan pedoman umum pembagunan infrastruktur dasar berbasi masyarkat;3.sistematika pelaksanaan pedoman umum pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat;4.ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 45 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jambe pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jambe pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jambe Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikupa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jayanti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jayanti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jayanti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2011/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2010 ;
b. bahwa sehubungan adanya penambahan fungsi pada salah satu bidang pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang ;
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 tahun 2004;5. UU No.33 tahun 2004;6. UU No. 25 tahun 2007
;7. PP No. 38tahun 2007;8. PP No. 41 tahun 2007;9. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;10. Perda Kab Tanggerang No. 08 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 12, pasal 19, dan pasal 20.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
