Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Untuk Mengelola Tanah dan Bangunan Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah merupakan aset yang perlu dikelola dan dipelihara untuk mempertahankan nilai kekayaan daerah; bahwa dalam rangka mengelola barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menugaskan pemeliharaannya kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 10 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Kewajiban Bab IV Dividen dan Resiko Penugasan Bab V Dukungan Pemerintah Bab VI Kerjasama Bab VII Pendanaan Bab VIII Keadaan Kahar Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 44 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tangerang No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Nonaparatur Sipil Negara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa pemberian tunjangan pegawai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahterahan guna meningkatkan daya beli pegawai Kabupaten Tangerang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Tangerang; bahwa untuk mempertahankan daya beli pegawai nonaparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tunjangan hari raya bagi pegawai nonaparatur sipil negara.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 43 Tahun 2023
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tangerang No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 40 tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola, Penyelenggara, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan untuk mencapai tuiuannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Bab III Penyelenggara SPBE Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin tercapainya tujuan daerah dan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien, dan bersasaran; bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, keberlangsungan, dan konsistensi perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan bupati tahun 2024, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 -2026.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tangerang No. 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yalg sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; bahwa dalam rangka meningkatkan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, perlu disusun pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lingkup Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenketaneg No. 4 Tahun 2018; Permenketaneg No. 5 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bab III Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem Bab IV Penganggaran dan Pembayaran Iuran Bab V Kerjasama Bab VI Kewenangan Pemerintah Daerah Bab VII Monitoring Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2017
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 36 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Cubernur Banten Nomor: 060/2794-ORBl2022, tanggal 26 September 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 1B (delapan belas) perangkat
daerah, di antaranya Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.4513197- Bag.Org tanggal 31 Agustus 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat
segera ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Tata Kelola Bab VIII Kepecawaian Bab IX Tata Kelola Klinis Bab X Jabatan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 35 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2023 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten Nomor: 06012794-ORBl2022, tanggal 26 September 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 18 (delapan belas) perangkat
daerah, di antaranya Unit Pelaksana Teknis Dearah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.4513197 -Bag.Org tanggal 31 Agustus 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera
ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 I tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Tata Kelola Bab VIII Kepecawaian Bab IX Tata Kelola Klinis Bab X Jabatan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 34 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif; bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten Nomor: 06012794-ORBl2022, tanggal 26 September 2022, perihal Rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 18 (delapan belas) perangkat
daerah, di antaranya Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.4513197-Bag.Org tanggal 31 Agustus 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera
ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 I tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil
penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurul b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 ; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Bab IV Tugas Dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Susunan Organisasi Bab IV Bab VI Tata Kerja Tugas Dan Fungsi Bab VII Tata Kelola Bab VIII Kepegawatan Bab IX Tata Kelola Klinis Bab X Jabatan Bab XI Pendanaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2023
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pubiik Kepada Masyarakat Dilakukan Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Sederhana Dan Berjalan Secara Fungsional, Fleksibel, Dan Efektif; Bahwa Berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten A.N Gubernur Banten Nomor; 060/3565-ORB/2022, Tanggal 22 November 2022, Perihal Rekomendasi Rencana Peraturan Bupati SOTK Kecamatan Dan Kelurahan Serta Pembentukan Uptd Pelatihan Dan Penilaian Kompetensi, Penataan Pada Kecamatan Dan Kelarahan Sebagaimana Diusulkan Dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten 23 September 2022 Hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati Tentang SOTK Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Dapat Segera Ditindak Lanjuti. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penvederhanaan Rirokrasi. Nenrhahan Orpenisasi Nada Instansi Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Hasil Penyederhanaan Strulrtur Organisasi Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\Rgas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas Dan Fungsi Bab V Uptd Dan Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Kepegawaian Bab VIII Jabatan IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
