Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 286 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 86 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Kesehatan

Download file:

86 TAHUN 2019 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.pdf

kesehatan

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD. 2019/ No. 86

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab Dan 8 (delapan) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Kegiatan Pelaksanaan Germas; Tugas; Pembinaan Dan Pengawasan; Sumber Dana; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 85 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

85 TAHUN 2019 PETUNJUK PE... USAHA PERIKANAN.pdf

retribusi

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD. 2019/ No. 85

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (31), Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 49 /PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Syarat Dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha; Syarat Dan Tata Cara Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Dan Tempat Pembayaran Retribusi; Insentif Retribusi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Nomor 16), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 84 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Tahfidz Di Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

84 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN RUMAH TAHFIDZ.pdf

Rumah-Tahfidz

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BD. 2019/ No. 84

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Rumah Tahfidz Di Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Misi Bupati Indragiri Hilir tentang iman dan taqwa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) dan 13 (tiga belas) Bab Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Kriteria Rumah Tahfidz; Kedudukan; Pengurus, Tugas Dan Tanggung jawab; Syarat Dan Tugas Tenaga Pengajar; Kewajiban Dan Hak Pengajar; Pelaksanaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 83 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Masjid Paripurna

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

83 TAHUN 2019 PELAKSANAAN PERDA NO 5 TH 2018.pdf

Masjid-Paripurna

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD. 2019/ No. 83

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Masjid Paripurna

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2018 tentang Masjid Paripurna, syarat menjadi Badan Pengelola, kriteria, tugas, wewenang, tanggungjawab, evaluasi dan Pengawasan masjid paripurna diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab Dan 11 (sebelas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Persyaratan Menjadi Badan Pengelola; Kriteria Masjid Paripurna; Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab; Pengawasan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 82 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

82 TAHUN 2019 TATA CARA P...ANG MILKI DAERAH.pdf

Barang-milik-daerah

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BD. 2019/ No. 85

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 63 (enam puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kewenangan Dan Tanggung Jawab; Pemusnahan; Penghapusan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp VII

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 81 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

81 TAHUN 2019 TATA CARA P...ANG MILIK DAERAH.pdf

Barang-milik-daerah

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, BD. 2019/ No. 81

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 13 (tiga belas) Bab Dan 109 (seratus sembilan) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Prinsip Umum; Kewenangan Dan Tanggung Jawab; Persetujuan Pemindah Tanganan; Penjualan; Tukar Menukar; Hibah; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Pelaporan Pemindah Tanganan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; Standar Operasional Prosedur (Sop); Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp I

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 80 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

80 TAHUN 2019 PERUBAHAN PERBUP NO 56 TH 2017.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 80, BD. 2019/ No. 80

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 56), diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Lamp III

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 79 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

79 TAHUN 2019 KEDUDUKAN,S...TATA KERJA SETDA.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD. 2019/ No. 79

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi pemerintahan tersebut.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab Dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 50), masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peratuan Bupati ini.
Lamp I

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 78 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

78 TAHUN 2019 03012020 DI...ATA KERJA SETDA).pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD. 2019/ No. 78

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi pemerintahan tersebut.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 63 (enam puluh tiga) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Staf Ahli; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 39), masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peratuan Bupati ini.
Lamp I

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 76 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

76 TAHUN 2019 03012020 DI...P NO 41 TH 2018).pdf

tambahan-penghasilan

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 76, BD. 2019/ No. 76

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 42), diadakan perubahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT