Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab Dan 10 (Sepuluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Dan Perhitungan Serta Pemungutan Retribus; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Pengawasan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, yang menyatakan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang berada di kecamatan dan merupakan unit kerja nonstruktural.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 /Permentan/SM.200/1/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab Dan 31 (tiga puluh satu) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; Kelompok Jabatan Fungsional; Prasarana Dan Sarana; Mekanisme Dan Tata Hubungan Kerja; Pembinaan Dan Pengawasan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pengelolaan Aset; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 serta kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi APBD Tahun 2019, maka rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2018;
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman dan
sinkronisasi penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016: Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2018;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 14),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta
Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 21) diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ_ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab Dan 19 (sembilan belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Jenis Pembayaran Dan Pengecualian; Mekanisme Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai; Pendapatan; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan Kas Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), perlu diatur melalui Manajemen Kas.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab Dan 23 (dua puluh tiga) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Bendahara Umum Daerah; Rekening Kas Umum Daerah; Imbalan Jasa; Penerimaan Pemerintah Daerah; Uang Persediaan Skpd; Perencanaan Kas Daerah; Perencanaan Kas Daerah; Pengelolaan Kas Daerah; Pelaporan; Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraa Sistem Penyediaan Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2019;
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian subsidi Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2018 Nomor 26) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan Pegawai BLUD RSUD kepada masyarakat, perlu di tetapkan Remunerasi sesuai dengan beban kinerja dan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme kepada seluruh Pegawai BLUD RSUD.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 18 (delapan belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Prinsip, Hak Dan Kewajiban; Remunerasi; Pembiayaan Remunerasi; Indeks Remunerasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Remunerasi
Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Remunerasi
pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2014 Nomor 7);
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018 tentang Remunerasi
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku
Sulung (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 28),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor
14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 14),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima PPensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2018; urat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab Dan 8 (delapan) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 25 (dua puluh lima) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Penganggaran; Pelaksanaan; Pengadaan Barang/Jasa; Penatausahaan; Pertanggungjawaban Dan Laporan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15).
b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
