Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.024 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Kedaluwarsa

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2012.pdf

Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah - Tata Cara Penghapusan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2012/8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Kedaluwarsa

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pa sal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata cara penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah matur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Kedaluwarsa;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Un dang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retruibusi Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.
6 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2012.pdf

Madrasah Diniyah - wajib belajar

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD 2012/7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga ntuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia; bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai terhadap anak didik disetiap jenjang pendidikan; bahwa berdasarkan p ertirobangan dimaksud huruf a dan b, guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perIu dibentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang omor 4 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003; Undang -Undang Nomor 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tabun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Fungsi Dan Tujuan, Jenjang Dan Masa Pendidikan, Penyelenggaraan, Peserta Didik, Syahadah, Pengelolaan Dan Pengawasan, Fasilitasi Dan Partisipasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.
5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Desa Standar / Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2012.pdf

Alokasi Dana Desa - Pedoman Pelaksanaan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2012/6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa diberikan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Desa tepat sasaran untuk menunjang pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan khususnya dalam rangka mendukung Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA) perlu dibuat pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Kebijakan Dan Tujuan ADD, Penetapan ADD, Sasaran Penggunaan ADD, Pembinaan Dan Mekanisme Pencairan ADD, Pengawasan Pelaksanaan ADD, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2012.pdf

ALOKASI - PUPUK - BERSUBSIDI - UNTUK - SEKTOR - PERTANIAN - DI - KABUPATEN - TASIKMALAYA - TAHUN - 2012

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012/ Nomor 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012

ABSTRAK:

Bahwa menetapkan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, alokasi pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Walikota.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2011; Permentan No. 08/Permentan/SR.140/2/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No. 40/Permentan/SR.140/4/2007; Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag No. 17/M-DAG/PER/6/2011; Permentan No. 28/Permentan/SR.140/5/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 70/Permentan/SR/140/85/2011; Permentan No. 87/Permentan/SR.130/12/2011; Keputusan MPP No. 140/MPP/Kep/2/2002; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 238/Kpts/TP.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2011; Pergub Jabar No. 115 Tahun 2009; Kepgub Jabar No. 521.33/Kep.96-Binpord/2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008; Perbup Tasikmalaya No. 520/Kep.93-Perek&PM/2010
Peraturan ini mengatur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 dicabut.
4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 52 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

Mencabut

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021 tentang Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Serta Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2012.pdf

tunjangan - kesejahteraan - dan - standar - biaya - belanja - penunujang - kegiatan - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - kabupaten - tasikmlaya - tahun - anggaran - 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2012 No 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan dan Anggotan DPRD Kab. Tasikmklaya maka perlu menmetapkan Perbup Tasiknlaya tentang Tuinjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja penunjang Kegiatan DPRD Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana tel;ah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU no. 8 Tahun 1987; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No,. 32 Tahun 2004 sebagaiman atelah diubah dengan Uu No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; Uu no. 12 Tahun 2011;PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 13 tahun 2006; Kepmen Keuangan No. 7/MK.02/2003; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 13 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2012; Perbup Tasikmalaya No. 1 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pelaporan, Unsur Pendukung Tugas Dan Fungsi DPRD, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang Persediaan (SPP-GU) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2012.pdf

batas - tertinggi - nilai - surat - permintaan - pembayaran - uang - persediaan - spp - up - dan - surat - permintaan - pembayaran - ganti - rugi - uang - persediaan - spp - gu - dalam - pelaksanaan - anggaran - opendapatan - dan - belanja - daerah - labupaten - tasikmlaya - tahun - anggaran - 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2012 No 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang Persediaan (SPP-GU) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmlaya tentang Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Utang Persediaan Dan SPP-GU Dalm Pelaksanaan Anggaran Pendaopatan Dan Belanja Daerah Kab. Tasikmlaya Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No,. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011; Permendagri No,. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2009; Perda Kab. Tasikmlaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2008; Perda Kab,. Tasikmalaya No. 17 Tahun 2008; Perda Kab. Tasiknmalaya No. 18 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2012;Perbup Tasikmalaya No. 1 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Batas Tertinggi Nilai SPP-UP, Tat Cara Pengajuan SPP-UP SPP-TU Dan SPP-GU< Sumber BIaya, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2012.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Download file:

PERBUP NOMOR 44 TAHUN 2011.pdf

Pajak Air Tanah - Tata Cara Pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD 2011/44

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah merupakan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dimaksud, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dan tata cara pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Izin Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Tanah, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendataan Wajib Pajak, Penetapan Dan Pemungutan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administratif, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2011.pdf

Pajak Sarang Burung Walet - Tata Cara Pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2011/43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dimaksud, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dan tata cara pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendataan Wajib Pajak, Penetapan Dan Pemungutan Pajak, Tata Cara Pemabayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administratif, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2011.pdf

Pajak Parkir - tata cara pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD 2011/42

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir merupakan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Parkir dimaksud, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dan tata cara pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendataan Wajib Pajak, Penetapan Dan Pemungutan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administratif, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2011.pdf

Pajak Mineral - Tata Cara Pemungutan

2011

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2011/41

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya; bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud, dipandang perlu menyusun suatu pedoman dan tata cara pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendataan Wajib Pajak, Penetapan Dan Pemungutan Pajak, Tata Cara Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administratif, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
21 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT