pengadaan - barang - jasa - pada - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umut - daerah - singaparna - medika - citrautama
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2021/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medlka Citrautama
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan ketersediaan, barang dan/atau jasa yang lebih bermutu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pengadaan/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Singaparna Medika Citrautama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Fleksibilitas, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Jenis Pengadaan Barang/Jasa, Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetepan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PasaI 12 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kaIi terakhir
kaIi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 20 16
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerin tah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Ber umber d ari Anggaran Pendapatan dan elanja
Negara tentan Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pe dapatan dan Belanja Negara, keten t uan
m ngenai tata cara pembagian dan penetapan rin cian
Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peratu ran
bupati;
b. bahw berdasar an pertimbangan sebagaimana
dimaksu d daIam huru f a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati ten tang Tata Cara Pembagian dan Pen etapan
Rin cian Dana Desa Tahun An ggaran 2021 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2
Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 3 Nomor
Tahun 2020
Terdiri dari 26 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Publikasi Dan Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
mengatur mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Tertinggl Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk m elaksanak an ketentuan Pasal 143 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bu pati
Tasikmalaya tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan (UP) dan
Ganti Uang Persediaan (GU) pada Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 202 1; Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU
ditetapkan dengan peratu ran Bupati;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2020, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2020
Terdiri dari 8 Pasal 6 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Uang Persedlaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persedlaan, Belanja Up/Gu/Tu, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
mengatur mengenai Batas Tertinggl Uang Persediaan Dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012
penghasilan - dan - tunjangan - kesejahteraan - serta - standar - biaya - belanja - penunjang - kegiatan - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2021/5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Serta Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan serta Standar Baiaya belanja penunjang Kegiatan DPRD Tahun ANggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1987; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2017; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2020; Perbup Tasikmalaya No. 79 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021
tunjangan - transportasi - bagi - pejabat - pimpinan - tinggi - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2021/3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya maka perlu menetapkan Perbup tentang Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2020; Perbup Tasikmalaya No. 79 Tahun 2020; Perbup Tasikmalaya No. 76 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Transportasi, Alokasi Anggaran, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna edika
Citrautama diberikan keIeIuasaan dalam poIa pengelola an
keuangan dengan m enerapkan praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan Jayanan kepada masyarakat,
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan upati
Tasikmalaya Nomor 060/Kep.274-0rg/2014 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Da rah abupaten
T si aya seb gai S tuan KeIja Perangkat D erah yang
Menerapkan Pola Peng lolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;
b. bahwa pengelolaan keuangan sebagaimana dimak sud dalam
h uruf a meliputi Pen gelolaan Investasi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika
Citrautama;
c . bahwa berdasarkan k etentu an Pasal 94 Peraturan Menteri
Dalam Negeri omor 79 Tahun 201 8 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, pe geloJaan investasi Badan Layanan Umum
Da erah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bu ati tentang Pengelolaan lnvestasi Badan
Layanan Umu m Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Singaparna Medika Citrautama;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 Tahun
2016
Terdiri atas 11 Pasal, 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Sumber Dan Bentuk Investasi, Pengelolaan Investasi, Hasil Investasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
mengatur mengenai Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021
pengelolaan - sisa - lebih - perhitungan - anggaran - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - singaparna - medika - citrautama
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2021/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medlka Citrautama
ABSTRAK:
Bahqa RSUD Singaparna Medika Citrautrama diberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 96 Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Singaparna Medika Citrautama.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016;Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Defisit Anggaran, Pemantuan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
