PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.023 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Desa Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan