Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013

Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran Pembentukan BUMDes; Peran dan Strategi BUMDes; Pembentukan, Kedudukan, dan Jenis Usaha BUMDes; Susunan Organisasi Pengelola BUMDes; Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Pengelola BUMDes; Manajemen Usaha BUMDes; Pemodalan; Tahun Buku dan Bagi Hasil BUMDes; Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BUMDes; Administrasi Keuangan BUMDes; Neraca Usaha dan Kaidah Akuntansi BUMDes; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes; Rencana Kegiatan dan Anggaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya
Nomor
3
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2013
Tempat Penetapan
Singaparna
Tanggal Penetapan
23 Agustus 2013
Tanggal Pengundangan
26 Agustus 2013
Tanggal Berlaku
26 Agustus 2013
Sumber
LD 2013/3
Subjek
STANDAR/PEDOMAN - BADAN USAHA MILIK DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Bidang
Halaman ini telah diakses 503 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan