Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2021
pemberlakuan - pembatasan - kegiatan - masyarakat - darurat - coronavirus - disease - 2019
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa Intruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 2021 keputusan Gubernur Jabar No. 443/Kep.337-Hukham/2021 situasi perkembangan/penyebaran Coronavirus Disease maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang PPKM Darurat Coronavirus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020; Keputusan Menkes RI No. Hk.01.07/MENKES/382/2020; Perda Prov Jabar No. 2 Tahun 2010; Pergub Jabar No. 68 Tahun 2014; Pergub Jabar No. 48 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Jabar No. 443/Kep.206-Hukham/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jabar No. 443/Kep.316-Hukham/2021; Surat Edaran Gubernur Jabar No. 114/KS.01.01/HUKHAM Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 35 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019, Antisipasi Eskalasi Penyebaran Covid-19, Pelayanan Dan Penanganan Kesehatan Masyarakat, Penanganan Dampak Sosial Dan Ekonomi AKibat Covid-19. Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19, Pembiayaan, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2021
penerimaan - peserta - didik - baru - pada - taman - kanak - kanak - sekolah - dasar - dan - sekolah - menengah - pertama - tahun - pelajaran - 2021 - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2021/35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, SD, dan SMP dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman Kanak-Kanak, SD,SMP maka perlu menetapkan Perbup tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak SD dan SMP Tahun 2021/2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Azas, Persyaratan Dan Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Pendataan Ulang Dan Pemutakhiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Pembiayaan, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 38B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dalam rangka pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a komitmen/dukungan dalam menjadikan Kab. Tasikmalaya sebagai Kab. Layak Anak maka perlu menetapkan Perbup tentang Kab. Layak Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1999; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Prinsip Dan Strategi, Indikator, Tahap Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Perangkat Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Partisipasi, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Permendagri No. 1 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Aset Desa, Asas, Pengelola, Pengelolaan, Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfataan, Pemeliharaan, Pengahapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
40 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsl Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 201 9 ten tang Klasifikasi, Kodefika si, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Ke angan
Daerah dan Keputu san Menteri Dalam Negeri Nom or 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran KIa ifika si, Kodefik i dan om enklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ,
dipandang perlu dilakukan p enyesuaian atas tugas dan fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pem berdaya an Perempu an dan Perlindun gan Anak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u ruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nom or 87 Tahun 20 19 tentang Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberd ayaan Peremp u an dan Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019
mengatur mengenai Tugas Dan Fungsl Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 20 19 tentang KlasifIkasi, Kodefika i, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keu gan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No or 050-
3708 Tahun 2020 ten tang Hasil Verifikasi dan alidasi
Pemutakhiran Klasillkasi, Kodefikasi dan Nom e klatur
Perencanaan Pemb angunan dan Keuangan aerah ,
dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb gaimana di aksud
dalam huruf a , perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Ta sikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
TasikmaJaya Nomor 80 Tahun 20 19 tentang gas dan Fungsi
Sekretariat Daer h ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019
mengatur mengenai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas
hasil pekeIjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh enyedia
jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab paten
Tasikmalaya dipandang periu dilakukan pengaturan m ngenai
persyaratan tambahan dalam tahap dan proses layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau PekeIjaan Konstru k si oleh
Penyedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peratura n Bupati
Tasikmalaya tentang Persyaratan Tambahan Pengada an Jasa
Konstruksi Meialui Penyedia;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 , Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020
Terdiri dari 11 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Persyaratan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
mengatur mengenai Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2021
pedoman - pelaksanaan - whistle - blowing - system
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Whistle Blowing System
ABSTRAK:
Bahwa guna mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dalam rangka [pelaksanaan Whistle Blowing System maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Whistle Blowing System.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Pengaduan, Hak Dan Kewajiban Whistle Blower, Unit Pengelolaan Pengaduan, Mekanisme Pengaduan, Pengelolaan Pengaduan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
