Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjanan, perlu menetapkan Peraturan Bupari tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 60 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
V Bab, 18 Pasal (10 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Permendagri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam melakukan langkah-langkah antisipasi Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2018, PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 59 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Perda Kab.Kep. Sangihe No. 5 Tahun 2009, Perda kab.Kep. Sangihe No. 48 Tahun 2018, Perda Kab. Kep. Sangihe No. 4 Tahun 2019, Perbup Kep. Sangihe No. 65 Tahun 2019, Perbup Sangihe No. 6 Tahun 2020, Perbup Kep. Sangihe No. 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Perbup Kep. Sangihe No. 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab.Kep. Sangihe TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
ketentuan dalam Lampiran Perbup Kep. Sangihe No. 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab.Kep. Sangihe TA 2020 DIUBAH.
8 Hlm.(2 Psl), 2 Lampiran (10 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung, serta Majelis Tua-Tua Kampung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Perbup No. 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 59 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 67 Tahun 2017, Permendagri No. 84 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018, Perda Kab. Kep. Sangihe No. 5 Tahun 2009, Perda Kab. Kep. Sangihe No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kep. Sangihe No. 1 Tahun 2018, Perbup Kep. Sangihe No. 23 Tahun 2014, Perbup Kep. Sangihe No. 33 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Perhitungan, Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Permintaan dan Pencairan Dana, Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Perbup No. 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe DICABUT
12 Hlm (6Bab, 9 Psl)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 40 Tahun 1991, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 59 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Penganggaran, Kriteria, Pelaksanaan, Pernyataan Tanggap Darurat, Pengajuan Belanja Tidak Terduga, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Perbup Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kepulauan Sangihe No. 46 Tahun 2014 DICABUT.
19 Hlm( 9Bab, 21 Psl.) dan 1 Hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) PP No. 12 TAhun 2019, perlu penetapan tata cara pergeseran APBD dengan Perbup.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 59 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pergeseran APBD, Jenis dan Kriteria Pergeseran Anggaran, Tahapan Pergeseran Anggaran, Tugas SKPD, TAPD dan PPKD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
12 Hlm (6 Bab, 9 Psl,)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK No.8/PMK.07/2020, perlu penetapan besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan TA 2020 dengan Peraturan Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 20 Tahun 2019, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 59 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No. 16 Tahun 2018, PERPRES No. 78 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahum 2018, PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018, PMK No.139/PMK.07/2019, PMK No.8/PMK.07/2020, PERDA Kab. Kepulauan Sangihe, PERBUP Kep. Sangihe No. 65 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian Menurut Kabupaten, Pengalokasian Setiap Kelurahan, Penyaluran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
8 Hlm.(3 bab, 7 Psl.), 3 Hlm. Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kepulauan Sangihe No. 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016.
UU No.29 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 tahun 2019, PP No.59 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No. 78 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PMK No.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No.121/PMK.07/2018, PERMENDES PDTT No.11 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, PMK No.205/PMK.07/2019, PERDA Kab. Kepulauan Sangihe No.1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2018, PERDA Kab. Kepulauan Sangihe No.4 Tahun 2019, PERBUP Kepulauan Sangihe No.65 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Kampung; Penyaluran Dana Kampung; Penggunaan Dana Kampung; Pelaporan Dana Kampung; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
18 Hlm(6 Bab, 25 Psl), 5 Lampiran (30Hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No.29 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.59 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaaan, Etika, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak Dalam Pengadaan, Kapitalaung, Kepala Seksi/Kepala Urusan, Tim Pelaksana Kegiatan, Masyarakat, Penyedia, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Secara Swakelola, Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia, Pengadaan Melalui Swakelola, Pengadaan Melalui Penyedia, Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, Lelang, Pengendalian, Bukti Transaksi, Perubahan Surat Perjanjian, Pengumuman, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan dan Serah Terima, Pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
PERBUP No.13 Tahun 2015 DICABUT
26 Hlm ( 17 Bab, 39 Psl)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dengan mempertimbangkan aspek geografis, kelayakan, kepatutan dan kemanfaatan, dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
UU No.29 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.59 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, ERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2016, PMK No.113/PMK.05/2012, PERDA Kab.Kepulauan Sangihe No.5 Tahun 2009, PERDA Kab.Kepulauan Sangihe No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab.Kepulauan Sangihe No.1 Tahun 2019, PERBUP Kepulauan Sangihe No.23 tahun 2010.
PERBUP ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Prinsip Perjalanan Dinas; Jenis Subjek dan Tujuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
22 Hlm( 10 Bab, 29 Psl), 17 Lampiran (22Hlm).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 khususnya misi ke 2 (dua) yaitu membangun Pemerintah melayani rakyat, handal dengan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dijalankan Aparatur penyelenggara berintegritas, professional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan langkah mendasar untuk ditindaklanjuti. Dan untuk merealisasikannya, diperlukan adanya tim yang professional untuk membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam memastikan pelaksanaan pelayanan publik Pemerintahan Daerah terarah, konsisten, sistematis dan berdampak bagi masyarakat.
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014 ;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 59 Tahun 2014;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Kep. Sangihe No. 2 Tahun 2006;
- Perda Kab. Kep. Sangihe No. 5 Tahun 2016;
- Perda Kab. Kep. Sangihe No. 4 Tahun 2017
Tim Supervisor Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kab. Kep. Sangihe sebanyak 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur PNS dan Non PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
13 halaman batang tubuh (26 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
