PERGUB Prov. Jawa Barat No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan
revitalisasi sekolah menengah kejuruan melalui
penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan
kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan,
peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan, peningkatan kerja sama antar pemerintah
daerah, dan dunia usaha untuk peningkatan akses
sertifikasi lulusan, dan program lainnya;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2OI7 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan
peran Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha serta
peran serta masyarakat dalam merevitalisasi sekolah
menengah kejuruan agar dapat melaksanakan fungsi
pembekalan peserta didik dengan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan
kewirausdahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan di Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO , Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-
IND/PER I I l2Ol7, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2OI8 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2Ol7, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2O17 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2O19
terdiri dari 10 bab dan 20 pasal
KETENTUAN UMUM , GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , KURIKULUM , KERJA SAMA , SARANA DAN PRASARANA , SERTIFIKASI PROFESI , KELEMBAGAAN , PEMBIAYAAN , DIGITALISASI , PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Strategi Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan Daerah Irigasi Prima Melalui Pembangunan Embung Gendong Dan Bangunan Penahan Air
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan
produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat Petani,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan
pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air khususnya air
irigasi guna mempertahankan kelestarian produksi padi dan
palawija secara optimal diperlukan inovasi untuk mengatasi
kurangnya pasokan air irigasi pada musim kemarau;
c. bahwa inovasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan
huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan embung
gendong dan bangunan penahan air (long storagel;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Strategi
Transformasi Jaminan Pasokan Air Untuk Mewujudkan
Daerah Irigasi Prima Melalui Pembangunan Embung
Gendong dan Bangunan Penahan Air
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Ralryat
Republik Indonesia Nomor 12lPRf /M/2015, Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan Ralryat
Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M /2015 , Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor L7 /PRT/M/2015 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 30/PRT/MI2Ol5
terdiri dari 9 bab dan 11 pasal
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PERENCANAAN , PEMBANGUNAN , PEMANFAATAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEI,APORAN , PEMBIAYAAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
STRATEGI TRANSFORMASI JAMINAN PASOKAN AIR UNTUK MEWUJUDKAN DAERAH IRIGASI PRIMA MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG GENDONG DAN BANGUNAN PENAHAN AIR
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat Dalam Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 20i9 Tentang Pemberian Mandat Dalam Penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Dan Tim Penunjang Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan, dan
tim penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa untuk penunjukan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan,
dan tim penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah
ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
dan Kepala Perangkat Daerah sesuai mandat yang diatur
dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun
20t9;
c. bahwa untuk tertib administrasi penunjukan sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu penambahan
dalam tim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol9;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Mandat dalam Penunjukan
Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan dan Tim Penunjang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Frovinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019,
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2019
PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 18 Undang undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Perlumenetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barattentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun2018-2050.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kedudukan, Sistematika, koordinasi, Pembinaan, pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
101halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dengan teiah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 62 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7
tentang Pembentukar-r dan Susunan Organisasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian
Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di
lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O17, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun
2Ol7
terdiri dari 6 bab dan 10 pasal
KETENTUAN UMUM, UPTD DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA, TATA KERJA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Karir Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2Ol8 tentang
Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Karir
Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas
Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2OO9, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2Ol8, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018
Terdiri dari 9 bab, 27 pasal
KETENTUAN UMUM, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT , PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH, BENTUK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH , PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH , PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH , PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL , PEMBAGIAN CLUSTER , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
