Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Ciamis pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ciamis pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
7 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2015/80 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014
PENINGKATAN - PRODUKSI - PERTANIAN - PERIKANAN - DAN - KEHUTANAN - DI - JAWA - BARAT
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2014/NO.80
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DI JAWA BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pencepatan pembungan pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan produksi yang berkelanjutan perlu dilakukan pemantapan peningkatan produksi unggulan, perlu ditetapkan Pergub Jabar tetang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2011; Permen Indag No. 634/MPP/ Kep/9/2002; Permenehut No. P.35/Menhut-II/2007; Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2009; Permentan No. 62/ Permentan/OT.140/2010; Permenlutkan No. PER.12/MEN/2010;Perda Prov. Jabar No. 10 Taun 2008; Perda Prov. Jabar No. 27 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Jawa Barat, Yang Meliputi: Ketentuan Umum, Pelakasanaan, Sarana Produksi, Strategi Pencapaian Sasaran,Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Penyuluhan, Organisasi Pelaksana, Modal Usaha dan Pembiayaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; Perpres No. 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2011.
35 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017
TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - RINCIAAN - TUGAS - UNIT - DAN - TATA - KERJA - DINAS - KELAUTAN - DAN - PERIKANAN - PEMERINTASH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2017/80
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa ditetapkan Pergub Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaiman telah diubah dengan Pergub Jabar No. 57 Tahun 2017 harus dilakukan penyesuaian sehingga perlu ditintau kembali dan menetapkan Pergub Jabar tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengn UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Pergub Jabar No. 59 Tahun 2013.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja, Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
35 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
tugas - pokok - fungsi - rincian - tugas - unit - dan - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - daerah - pemerintah - daerah - provinsi - jawa - barat
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD 2018/No.80
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Perencanaan Pembagian Daerah telah ditetapkan berdasarkan Pergub Jabar No. 75 Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali dan menetapkan Pergub Jabar tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 8 tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 38 Tahun 2015; Permen PPN/BAPPENAS No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permen LKPP No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2016; Perda Prov. Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub Jabar No. 77 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Yang Meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugs Unit dan Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda Prov. Jabar No. 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pergub Jabar No. 77 Tahun 2018.
50 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2016
TUGAS POKOK , FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD 2016/81
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS POKOK , FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan ini terdiri dari 3 Bab 11 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
mencabut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2009
mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penghubung
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 1 Banjar pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Banjar pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan mensukseskan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan serta untuk melaksanakan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permen PPN/ Bappenas No. 11 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 11 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No 14 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019.
7 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 81 Tahun 2014
PENEYELENGGARAAN - UMUM - PENGADAAN - BARANG/JASA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTSH - PROVINSI - JAWA - BARAT
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD 2014/NO.81
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa yang baik, perlu ditetapkan Pergub Jabar tentang Perencanaan Umum Pengadaan Jawa Barat tentang Perencanaa Umum Pengedaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan PP No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 8 Taun 2010; Perda Prov. Jabar Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 35 Tahun 2008; Pergub Jabar No. Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jabar No. 51 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur Ini Mnegatur Tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yang Meliputi: Ketentuan Hukum, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan, Pengumumuman Rencana Umum Pengadaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2014.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2 Tahun 2014; ; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Prov. Jabar No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 8 Taun 2010.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
