Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Sistematika, Penyusunan RKPD, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN RAWAT JALAN GRATIS BERKUALITAS YANG DIBIAYAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan anggaran sehingga masyarakat memperoleh pelayanan rawat jalan gratis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sehubungan dengan perubahan dalam mekanisme pelayanan rawat jalan gratis berkualitas di Kabupaten Lamongan, maka guna kelancaran pelaksanaan program dimaksud, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pelayanan Rawat Jalan Gratis Berkualitas yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Lamongan dengn menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Peayanan Kesehatan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Pelayanan Rawat Jalan Gratis Sebagaimana Dimaksud Pasal 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD TAHUN 2019 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENYESUAIAN DAN PENYEMPURNAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN, PENYEMPURNAAN INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA SERTA MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP); BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, PERLU MENETAPKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 DALAM PERATURAN BUPATI.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005-2025 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012 NOMOR 1); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KETENTUAN UMUM; SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
19 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD TAHUN 2019 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINTAR (DESAKU PINTAR)
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN DAN MEREALISASIKAN SELURUH PROGRAM KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN SERTA GUNA MENDUKUNG TERLAKSANANYA PROGRAM DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINTAR (DESAKU PINTAR), PERLU MENGUBAH PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG DESA KARAKTER UNGGUL DAN PINGAR (DESAKU PINTAR) DENGAN MENETAPKAN DALAM PERATURAN BUPATI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (LEMBARAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
MENGUBAH PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG DESA KARAKTER, UNGGUL DAN PINTAR (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 32)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
MENGUBAH PASAL 3 AYAT (2) HURUF d PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG DESA KARAKTER, UNGGUL DAN PINTAR (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 32).
TIDAK ADA
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD TAHUN 2019 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL KHUSUSNYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGAKAT DAERAH, PERLU ADANYA ANALISIS STANDAR BELANJA; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, PERLU MENETAPKAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM PERATURAN BUPATI.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007 NOMOR 10/E); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; MUATAN; PENERAPAN ASB; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD TAHUN 2019 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KHUSUSNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PERLU DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU YANG BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI WILAYAH JAWA-BALI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; BEASISWA; TATA CARA PENDAFTARAN, SELEKSI PENERIMA, DAN PERPANJANGAN; PENYALURAN; PEMBIAYAAN; KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
PERATURAN YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU:
1. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 51 TAHUN 2011;
2. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 2012;
3. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 28 TAHUN 2013.
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD TAHUN 2019 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2019 DAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2019, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2007 NOMOR 10/E); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS; PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
BAHWA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017, TATA CARA PENGHITUNGANNYA PERLU UNTUK DISESUAIKAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, DIPANDANG PERLU MENINJAU PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MENETAPKAN KEMBALI DALAM PERATURAN BUPATI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4)
KETENTUAN UMUM; KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN; PENGHITUNGAN DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN; PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
PERATURAN YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU:
1. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017;
2. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 6.1 TAHUN 2017;
3. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 59 TAHUN 2017.
TIDAK ADA
30 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD TAHUN 2018 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INTEGRITAS PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN, DIPERLUKAN KOMITMEN SELURUH PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MELAPORKAN HARTA KEKAYAANNYA; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 05, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 290); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4)
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA; UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 45) DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
TIDAK ADA
10 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
