Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2023

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; b. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara; dan c. Pembinaan dan Pengawasan. larangan; sanksi; pembiayaan; ketentuan peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2023 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

12 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2023

Tanggal Berlaku

12 Juli 2023

Sumber

BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 33

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 97 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

33_KEWAJIBAN_PENYAMPAIAN_LAPORAN_HARTA_KEKEYAAN_AP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Lamongan No. 19 Tahun 2019 tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

laporan harta kekayaan aparatur negara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:	Menimbang: a . bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diperlukan komitmen seluruh Aparatur Negara untuk melaporkan harta kekayaannya; b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) serta untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap Aparatur Negara, pelaporan harta kekayaan cukup melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; Mengingat: Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Peraturan ini mengatur mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; b. Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara; dan c. Pembinaan dan Pengawasan. larangan; sanksi; pembiayaan; ketentuan peralihan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Serita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2023

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT