PENETAPAN - PEMBAGIAN - BESARAN - ALOKASI - DANA - DESA - UNTUK - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - NIAS - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 298 SERI : E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENETAPAN BESARAN ADD, PENYALURAN ADD, PENGGUNAAN ADD, LAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2023
PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - NIAS - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 295 SERI : E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2022 dengan memperhatikan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Nomor : 170/05/P/DPRD/2023.
Peraturan ini berisi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 2022
ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI - PEMERINTAH KABUPATEN NIAS - TAHUN 2022–2024
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 260 SERI : E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022–2024
ABSTRAK:
bahwa untuk terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Nias telah
menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2024; bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan Peraturan Bupati Nias;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang-Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Buptai Nias Nomor 20 Tahun 2022 ,
Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI, PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP dan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias tahun 2020 Nomor 132 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
132 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2022
PERUBAHAN - PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 18 TAHUN 2021 - RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 253 SERI : E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan regulasi yang ada maka Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 18 Seri E), diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Merubah Peraturan bupati Nias Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No. 52 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, yaitu
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dilaksanakan oleh
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dengan
membentuk dan menetapkan PPID;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan
layanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias, perlu
menyusun Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
tambahan Berita Negara Nomor 1);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 588, Tambahan
Berita Negara Nomor 2);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
429);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008
Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; akses informasi dan dokumentasi publik; hak dan kewajiban; pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; susunan organisasi PLID; tugas, fungsi dan wewenang; koordinasi dan tata kerja; mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; keberatan dan sengketa informasi; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
39 Hlm, Lampiran: I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/No.51 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
ABSTRAK:
a. bahwa sebagaimana amanat dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Penyelenggara Pelayanan Publik harus
memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai
dengan kemampuan penyelenggara
layanan sehingga mendapatkan
kepercayaan masyarakat;
b. bahwa untuk membangun kepercayaan
publik atas penanganan terhadap
pengaduan masyarakat yang akuntabel
dan transparan serta adanya jaminan
mutu hasil pengawasan, perlu disusun
prosedur dan pedoman pengelolaan
pengaduan pelayanan publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Road Map Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, bentuk pengaduan, pengelolaan pengaduan, mekanisme pengelolaan pengaduan dan pembiayaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
