Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Peternakan Serta Izin Perluasan Peternakan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan; Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kukar No.4 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (5) tentang Izin Usaha Peternakan yang menyebutkan Tata cara mendapatkan Surat Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan Izin Perluasan Peternakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Peternakan serta Izn Perluasan Peternakan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.41 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 tahun 2012; Kepmentan No.404/KP/OT.210/6/2002; Perda Kukar No.4 Tahun 2015; Perbup Kukar No.52 Tahun 2015; Perbup Kukar No.40 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Perizinan Usaha Peternakan, Persyaratan Izin Usaha Peternakan, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha Peternakan, Pencabutan Izin Usaha Peternakan, dan Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
42 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 2009 Pasal 20 tentang Pelayanan Publik, dan PP No.96 Tahun 2012 Pasal 22 tentang pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan; Perbup Kukar No.85 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; Permen PANRB No.15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Pelayanan, dan Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Penerapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kutai Kartanegara
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN,GANTI UANG PERSEDIAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, pengguna Anggaran/ kuasa pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelolah oleh Bendahara pengeluaran;
bahwa menindak lanjuti ketentuan dalam pasal 201 dan pasal 2002 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daearah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negreri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur jumlah SPP-GU serta SPP-TU bagi perangkat daerah yang ada pada pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk praturan bupati tentang penetapan batas jumlah uang persediaan, Ganti uang persediaan dan tambahan Uang persediaan pada pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018.
pasal pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang Undang Nomor 1 Tahun 204 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telafh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang Undadng Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanergara Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018.
9hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 39 Tahun 2017
badan - kepegawaian - pengembangan - sdm - kedudukan - struktur organisasi - tugas - fungsi - tata kerja - perangkat
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2017/39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 38 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penaggulangan Bencana
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal I No. 3 Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kukar, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Perbub No. 63 Tahun 2016 tentang STOK Perangkat Daerah pada Pemanadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Perbub tentang STOK Perangkat Daerah pada BPBD.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016, maka Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 diatur dengan Perbup.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, menyebutkan Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diiperlukan untuk BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekda. Berdasarkan Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, menyebutkan besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dalam kisaran 30% sampai dengan 50% dari total pendapatn fasilitas kesehatan dengan dasar serta aasn pertimbangan pendapatan RSUD Aji Muhammad Parikesit saat ini belum mampu memberikan Take Home Pay yang sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh IDI. Perbub Kab. Kutai Kartanegara No. 23 Tahun 2016 Tentang Remunerasi pada BLUD RSUD Aji Muhammad Parikesit Kab. Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, maka perlu diganti sehingga diharapkan lebih efektif. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu membentuk Perbub tentang Pedoman Remunerasi pada BLUD RSUD Aji Muhammad Parikesit Kab. Kutai Kartanegara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 12 Tahun 2013; Permenkeu No. 10/PMK 02/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 73/PMK 05/2007; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Kepmenkes No. 361/Menkes/SK/V/2006; Kepmenkes No. 625/Menkes/SK/V/2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2011; Perbub Kab. Kutai Kartanegara No. 89 Tahun 2012; Perbub Kab. Kutai KartanegaraNo. 57 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Kutai Kartanegara No. 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Perikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Perda Kab. Kukar No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Perbub tentang SOTK Perangkat Daerah pada Bakesbangpol.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2017;
1. Ketentuan Umum; 2. Keududukan, Tugas dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No. 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Bakesbangpol dan Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2017
RSUD - aji muhammad parikesit - PEJABAT - STRUKTURAL - uraian TUGAS
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD 2017/31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja pegawai, mutu, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kab. Kutai Kartanegara, perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Pejabat Struktural di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Perbup No. 71 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kab. Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan serta dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan keberhasilan pembangunan rumah sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 971/MENKES/PER/XI/2009; Permenkes No. 340/MENKES/PER/XI/2010; Permenkes No. 51 Tahun 2012; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008; Perbup Kutai Kartanegara No. 117 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Uraian Tugas; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Ketenruan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
81 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf b PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 106 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Bab V Angka 23 perlu segera dianggarkan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga. Selain itu adanya tuntutan dari pihak ketiga yang menuntut pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai namun belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 serta tidak masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2017, jika tidak dipenuhi berpotensi menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas tuntutan bunga keterlambatan atas pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2010; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2017; Perbup Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Perbup Kukar No. 5 Tahun 2017 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
