Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan daerah dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 45 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 4 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983; PP No 27 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 20 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 26 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2010; PP No 23
Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2010; PP No 1 Tahun 2007; Permendagri No 53 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Penguasaan Mineral, Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan, Usaha Pertambangan dan Jenis Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan , Izin Usaha Pertambangan, Tata Cara Pemberian IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Izin Pertambangan Rakyat, Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat, Penggunaan Alat Pertambangan, Pelaksanaan Usaha Pertambangan Daerah, Data Pertambangan, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IPR, Masa Berakhirnya dan Pencabutan IUP/IPR, Hubungan Pemegang IUP dengan Pemilik Tanah, Pendapatan Negara dan Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masysrakat, Jasa Reklamasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, dan diproses sesuai dengan ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
23 Hlm; Penjelasan: 9 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2012
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu mengatur retribusi daerah yang
berlaku di Kabupaten Nias Utara sehingga lebih efektif dalam menambah pendapatan asli daerah, menjamin kepastian hukum dan berusaha sehingga merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik.
UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 2003; , UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 45 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010;
Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Permenkeu No. 11/PMK.07/2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggraan retribusi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Objek dan Golongan Retribusi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Keberatan, Tata Cara penagihan, Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, dan Insentif Pemungutan. Setiap orang/badan yang melakuakn pelanggaran akan dikenakan Ketentuan Pidana dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2012.
87 Hlm, Penjelasan 41 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 2 Tahun 2012
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Keberadaan Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu No.11/PMK.07/2010; Permenkeu No.147/PMK.07/2010; Permenkeu No.148/PMK.07/2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pajak Daerah, Daerah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Kadaluarsa Penagihan, Sanksi, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak , Insentif Pemungutan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Administratif, Keberatan dan Banding, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran dikenakan Ketentuan Pidana dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2012.
30 Hlm, Penjelasan 8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 41 Tahun 2022
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – UTARA – NOMOR – 11 – TAHUN – 2022 – TENTANG – TATA – CARA – PENGALOKASIAN – BAGIAN – DARI – HASIL – PAJAK – DAN – RETRIBUSI – DAERAH – KEPADA – DESA – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 193
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Desa, perlu pemberian dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI INI ADALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003, UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2008, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020, UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022. PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017, DAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022.
Peraturan ini berisi tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 11 Tahun 2022, diantaranya Ketentuan Pasal 2, dan Ketentuan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 40 Tahun 2022
PROGRAM – JAMINAN – SOSIAL – BAGI – PEGAWAI – NON – PEGAWAI – NEGERI – SIPIL – PADA – PEMBERI – KERJA – PENYELENGGARA – NEGARA – DI – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 192
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara di Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan program jaminan sosial bagi pegawai non pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN, IURAN (Iuran JKK dan JKM, Iuran Jaminan Kesehatan), MANFAAT JAMINAN SOSIAL (Manfaat JKK dan JKM, Manfaat Jaminan Kesehatan), TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 39 Tahun 2022
RENCANA – STRATEGIS – UNIT – PELAKSANA – TEKNIS – DAERAH – RUMAH – SAKIT – KELAS – D – PRATAMA – KABUPATEN – NIAS – UTARA – TAHUN – ANGGARAN – 2022 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 191
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan program strategis Badan Layanan Umum Derah (BLUD) dapat tercapai, perlu disusun rencana strategis BLUD yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) Tahun untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa salah satu persyaratan administratif penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Pasal 36 huruf c dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah adalah Renstra yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis, serta ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 51 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RENCANA STRATEGIS, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
