Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Evaluasi Rencana Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022.
dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor44
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor46
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 73
Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 ; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun
2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun
2019 ; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 dengan sistematika: ketentuan umum; pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa; pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizininan Kepeda Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Dengan Adanya Penambahan Delegasi Wewenang Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, Maka Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perlu Dilakukan Penyesuaian Dengan Melalui Peraturan;
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Perlu Mengatur Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Melalui Peraturan Bupati;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabuapaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Peran8kat Desa dan Star Desa.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Peran8kat Desa dan Star Desa, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Pengangkatan Perangkat Desa;
Pemberian Sanksi Perangkat Desa;
Pemberhentian Perangkat Desa;
Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Desa;
Kesejahteraan Perangkat Desa;
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
192 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam melakukan Pengelolaan Arsip Vital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud,Tujuan,dan Ruang lingkup;
Pengelolaan Arsip Vital;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa, serta Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagaimana Telah diubah Bebarapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa, Serta Penggunaan Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Perhitungan Pembagian Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa;
Penyaluran Dana Desa;
Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
Pelaporan Dana Desa;
Pemantauan dan Evaluasi;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 96 Ayat (4) dan Ayat (7), Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4), dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali,Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tata Cara Pengelokasian Dan Penyaluran;
Prioritas Penggunaan;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman
bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam
melakukan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 78 Tahun
2012; .Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif dengan sistematika: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pemeliharaan; penggunaan arsip inaktif; sarana prasarana kearsipan; sumber daya manusia kearsipan; ketentan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana di maksud dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Tranamigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk. memberikan pedoman
bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam
melakukan Penyusutan Arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Penyusutan
Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan
Arsip.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 78 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun
2016; .Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun
2020; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2020;Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman penyusutan arsip dengan sistematika: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pelaporan; pembiayaa; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Dilakukan adanya Sebuah Pedoman yang Mengatur Mengenai Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Secara Terencana, Terpadu dan Terkoordinasi Bagi Perangkat Daerah;
Bahwa Dengan Telat di Undangkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Terjadi Beberapa Perubahan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sehingga di Pandang Perlu Mengatur Kembali Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang Baru Sesuai dengan Ketentuan Pertaraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam Huruf a, dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ketentuan Umum;
Produk Hukum Daerah;
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah;
Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
Pembinaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
Nomor Register;
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Auntentifikasi;
Klarifikasi Peraturan Daerah;
Pembatalan Peraturan Bupati;
Penyebarluasan;
Parsitipasi Masyarakat;
Ketentuan Lain-lain;
Pembiaya; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
58 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
