Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyampaian keuangan Laporan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menyeri dalam negeri nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu membuat petunjuk teknis tentang penyampaian laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sekadau
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Laporan Keuangan; Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan; verifikasi dan Penyampaian Laporan keuangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
17 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah dan untuk menjaga kesinambungan mekanisme pembayaran maka jadwal penyetoran penerimaan dan pengeluaran daerah harus diatur sesuai ketentuan APBD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008, Permendagri No.23 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2014, Perbup No.34 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.73 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Anggaran; Penyelesaian uang Persediaan; Akuntansi Dan Pelaporan; Penetapan SP2D Untuk Retensi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
11 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk pencapaian sasaran pembangunan Dana Alokasi Khusus sebagai dana sentralisasi dan ketepatan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK, perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi DAK
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tim Pengendalian Dana Alokasi Khusus; Mekanisme dan Tahapan Pengendalian Dan Evaluasi DAK; Pembiayaan; Pelaporan DAK; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
Uu No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2012, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2017, Perbup No.73 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2017
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM 4 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau perlu diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.7 Tahun 1977, PP No.45 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.15 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.110 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; keanggotaan, alokasi jumlah anggota dan kelembagaan badan Permusyawaratan Desa; Kelembagaan badan Permusyawaratan Desa; Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa; hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan pengawasan; hubungan BPD Dengan Lembaga Lainnya di Desa; Pengembangan Kapasitas Badan permusyawaratan Desa; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Perda no.5 Tahun 2006
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenpanRB No.PER/09/M.PAN/5/2007, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016,
Ketentuan umum; Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
5 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperluhkan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah Kabupaten Sekadau untuk melaporkan kekayaannya.
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Peraturan KPK No.7 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penyampaian LHKPN; Tim Pengelola LHKPN; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, Uu No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.90 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 DALAM 5 PASAL DAN 4 BAB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan prosedur pemungutan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sekadau
UU No.13 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.69 Tahun 2010, PP No.65 Tahun 2012, PP No.97 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2014, Perda no.4 Tahun 2016
Ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; tata cara perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Pengembalian Retribusi; Tata cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi; Tata Cara penghapusan Piutang retribusi/kadaluarsa; TKI Pendamping TKA; Pelaporan; Pemeriksaan Wajib Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Formulir Yang Digunakan Dalam penerbitan retribusi Perpanjangan IMTA; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
14 halaman dan 5 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
