Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2023 disebutkan dalam hal Pemerintah Daerah mempunyau kewajiban kepda pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran dan/atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kode rekening berkenaan. Dalam rangka penganggaran program dan kegiatan karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat atau penganggran program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dianggarakan melalui perubahan penjabaran APBD dengan tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022;
UU No. 1 Tahun 2022;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Permendagri No. 84 Tahun 2022;
Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2022;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 22 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perbup Kab. Kutai Barat No. 22 Tahun 2022, pasal yang diubah sebagai berikut : Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kubar Tahun Anggaran 2023
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat guna mencegah korban jiwa, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk meminimalisir kerugian material akibat kebakaran pemukiman di wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu dibentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk dari masyarakat di tingkat Kelurahan atau Kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; Permen PU No. 20/PRT/M/2009; Kepmendagri No. 364.1-306 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan bebeban kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022;
PP No. 8 Tahun 2006;
PP No. 12 Tahun 2019;
Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Perbup Kab. Kutai Barat No. 15 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2023
PAJAK - WAJIB - STATUS - KONFIRMASI - DAERAH - PEMENUHAN - penelitian - pelaksanaan - tata cara
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2023/3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan KSWP; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan pada Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis Barang Persediaan; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Penatausahaan Barang Persediaan; Pelaporan; Insentif; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan PemerintahDaerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran, dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2015; Permentan No. 11 Tahun 2018; Perda Kab. Kutai Barat No. 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
