Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk meningkakan kualitas penerapan
SPIP maka diperlukan pedoman pengelolaan risiko, utuk mewujudkan pemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
berkualitas serta menerapkan metode Audit Internal Berbasis Risiko
(Risk Based Internal Audit/RBIA), dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP No.PER-688/K/D4/2012; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Risiko, PIBR, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
65 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7
Tahun 2016.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; PP No.77 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun
2018; Permendagri No.3 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan
Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; dan Permendagri No.17 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, RKPD Tahun 2022, Pelaksanaan, Perubahan RKPD Tahun 2022, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan tertibnya penataan pembangunan, terciptanya kebersihan dan kerapian
lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan dan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengurus IMB maka diadakan kegiatan Pemutihan IMB.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun
2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemutihan IMB, Jenis Bangunan, Syarat Pemutihan IMB, Keringanan Pembayaran Tarif Retribusi IMB, Penyetoran, Waktu Penyelesaian, Jangka Waktu Pemutihan IMB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah
Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2017 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT dicabut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Pada lampiran Surat Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 061/1611/B.Org, disebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan skoring untuk penentuan
tipelogi DLH diperoleh nilai yang kecil (Tipe C), hal ini menggambarkan bahwa beban kerja DLH masih kecil,
sehingga tugas dan fungsi Laboratorium Lingkungan dapat dilaksanakan oleh bidang/seksi pada DLH Kabupaten Kutai Barat dan untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkantoran Sendawar Timur Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan melaksanakan ketentuan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) tentang Penataan Ruang dan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.15 Tahun 2010; PP No.26 Tahun 2008; Perpres No.3 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Timur No.01 Tahun 2016; dan, Perda Kabupaten Kutai Barat No.32 Tahun 2011.
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Pengembangan Jaringan air limbah akan diatur oleh peraturan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
Ketentuan mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati
219 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya,
maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu
dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun
2020; Perda Kab. Kutai Barat No.8 Tahun 2020; dan Perbup Kab. Kutai Barat No.43 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 27 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai aparatur sipil negara dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27
Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat
ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2008; Permendagri No.35 Tahun 2012; PermenpanRB No.39 Tahun 2013; PermenpanRB No.41 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020; dan Kepmendagri No.900-4700 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Pemberian TPP ASN, Kriteria Pemberian TPP ASN, Penetapan Besaran TPP ASN, Pemberian Dan Pengurangan TPP ASN, Penilaian TPP ASN, Perhitungan Besaran Pembayaran TPP ASN, Pembayaran TPP ASN, Larangan Dan Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
a. Ketentuan mengenai pemberian TPP ASN bagi guru, pamong belajar
dan kepala sekolah diatur dengan Keputusan Bupati.
b. Ketentuan mengenai jam kerja Pegawai ASN diatur dengan Peraturan
Bupati.
c. Aplikasi penilaian Disiplin Kerja dan produkivitas kerja secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Mencabut Pasal 27, Pasal 28 dan Lampiran XIII Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Pasal 3 ayat (13) dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 229 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permendagri No.100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukannya penyesuaian terhadap
susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kutai Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.100 Tahun 2016; dan Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas, Tim Teknis, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Pasal 27, Pasal 28 dan Lampiran XIII Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Pasal 3 ayat (13) dan Pasal 210 sampai dengan Pasal 229 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
45 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
