Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2021
Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, perlu adanya perencanaan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai panduan implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 71 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PP No 82 Tahun 2012; Perpres No 95 Tahun 2018; Perpres No 39 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenpan RB No 59 Tahun 2020 ; Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perda Kab. Banyuwangi No 6 Tahun 2020; Perbup Banyuwangi No 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Banyuwangi No 6 Tahun 2020.
Penyusunan Rencana Induk dan Arsitektur SPBE dimaksudkan untuk : a. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten; b. memetakan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung layanan SPBE; c. merumuskan arah kebijakan pembangunan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan d. sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikan layanan SPBE. Penyusunan Rencana Induk dan Arsitektur SPBE bertujuan untuk : a. penyusunan kerangka kerja (framework) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien; b. memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan layanan SPBE di Kabupaten agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan c. menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Rencana Induk dan Arsitektur SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.

Kabupaten Majalengka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2021
Standar Dan Tata Laksana Audit Infrastruktur Dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2022
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
perbup_nomor_17_tahun_2022.pdf

Abstrak

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2022/No. 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Terpercaya, Telah Di Tetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government Dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu; b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Maka Peraturan Bupati Rokan Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengembangan E-Government Dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu perlu ditinjau kembali; c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 (lembaga Negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
Perbup ini terdiri atas 8 Bab dan 48 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Hlm

Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2021
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Secara Elektronik

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
PERBUP BMS NOMOR 61 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

retribusi-elektronik

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2021/No.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Secara Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; b. bahwa untuk memudahkan pelayanan dalam pemesanan dan pembayaran serta meningkatkan akuntabilitas penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan perubahan sistem dari manual menjadi sistem elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Secara Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, obyek dan subyek retribusi, instansi pemungut, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemesanan, pelayanaan, pembayaran, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
9 hlm

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Peraturan BATAN No. 5 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Bombana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2021
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
PERBUP NO 45 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

Kota Mojokerto

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 7 Tahun 2020
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 102/D

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jaringan dan Website.
Mengatur tentang pelaksanaan SPBE melalui pemenuhan unsur – unsur SPBE yang meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Arsitektur SPBE; c. Peta Rencana SPBE; d. Rencana dan Anggaran SPBE; e. Proses Bisnis; f. Data dan Informasi; g. Infrastruktur SPBE; h. Aplikasi SPBE; i. Keamanan SPBE; dan j. Layanan SPBE.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
39 Halaman

Kabupaten Pacitan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 166 Tahun 2021
Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
166 PERBUP_NO_0166_TAHUN_2021_SALINAN_PEMANFAATAN_SIST.pdf

Abstrak

SPBE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 167

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan

ABSTRAK:

menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Pacitan yang efektif diperlukan adanya pemanfaatan data yang akurat, lengkap dan akuntabel; b. bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum terkait dengan pemanfaatan data daerah dalam Sistem Informasi Kabupaten agar terkoordinasi dengan baik perlu diatur pedoman pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 9. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan;
Peraturan Bupati tentang pemanfaatan sistem informasi kabupaten di Kabupaten Pacitan yang memuat 10 bab, 24 pasal, terdiri dari bab ketentuan umum, ruang lingkup, kedudukan dan para pihak, hak dan kewajiban, standar data, alur pelaksanaan sikab, pengelolaan dan pengembangan, pengamanan data, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
11

Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 91 Tahun 2019
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
91.pdf

Abstrak

tata naskah dinas

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2019/No.90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), perlu mengimplementasikan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; bahwa guna mewujudkan keterpaduan sistem antara pihak Pemerintah dan pemangku kepentingan melalui implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan secara elektronik (e-Government), harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 90 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Manfaat dan Sasaran Bab IV Sekretariat Pengelolaan Aplikasi TNDE Bab V Pengelolaan Aplikasi TNDE Bab VI Pelaksanaan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
25 hlm

Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2021
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

SPBE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Kabupaten Gresik dipandang sudah tidak memenuhi kebutuhan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik lagi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
mencabut Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government di Pemerintah Kabupaten Gresik
31

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2019
Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Keluarga Berencana

Download :
Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2019

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 6, BN. 2019 No. 1599, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE BKKBN; Manajemen SPBE BKKBN; Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE BKKBN; Percepatan SPBE BKKBN; Pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBN; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
38 halaman

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2022
Aplikasi Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi (SIKREBO) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
2022 PERBUP TALA NO 42.pdf

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi (SIKREBO) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Bahwa tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 (tiga) sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta pelayanan publik yang prima, maka perlu dilaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan media pemantauan dan penilaian secara berkelanjutan atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi (SIKREBO) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peratutan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi (SIKREBO) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi; Mekanisme PMPRB Dalam Sistem Elektronik Reformasi Birokrasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
8 Halaman

Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2020
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
46 th 2020.pdf

Abstrak

pelaporan-wajibpajak-elektronik

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik, pembinaan dan pengawasan, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
13 hlm

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Karanganyar No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 6.pdf

Abstrak

Kabupaten Batang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Peraturan_Bupati_18_2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2021
Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

ELEKTRONIK-SERTIFIKAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah diperlukan adanya upaya pengamanan secara optimal; upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data informasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, meliputi: a. Penyelenggara dan Jenis sertifikat elektronik; b. Ruang lingkup penggunaan sertifikat elektronik; c. Perencanaan; d. Tahapan penggunaan sertifikat elektronik; e. Pengelola Pendaftaran sertifikat elektronik; f. Tugas, wewenang dan kewajiban; g. Kewajiban, tanggung jawab serta larangan pemilik atau pengguna sertifikat; h. Sumber Daya Manusia; i. Bantuan Teknis Penggunaan sertifikat elektronik; j. Pengawasan dan evaluasi; k. Koordinasi dan konsultasi; l. Sistem Informasi; dan m. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
14 hlm.

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 203 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 203 Tahun 2019.pdf

Abstrak

APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 203, BD.2019/NO.203

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan untuk mendukung kegiatan tersebut perlu menerapkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 149 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu), Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup 3. Tata Cara Pelaksanaan Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik 4. Ketentuan Lain-Lain 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
10 halaman

Kabupaten Empat Lawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2022
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
perbup_42_2022_salinan.pdf

Abstrak

sistem informasi - pelaporan data transaksi usaha - wajib pajak -online

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online

ABSTRAK:

Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak (self assessment) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Walet, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omset yang diperoleh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang No 1 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 15 tahun 2021; Peraturan Daerah No 42 tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online. Ketentuan umum, sistem online pelaporan transaksi, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
11 hlm

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 76 Tahun 2021
Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/NO.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati,bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara elektronik,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 8. Undang-Undang 12 Tahun 2011, 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat; Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitauan Pajak Terutang secara elektronik,Dengan sistematika, kekentuan umum, Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitauan Pajak Terutang secara elektronik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
6 Halaman

Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014
Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning

Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Permentan Nomor 41 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2013
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2020
Pendelegasian Perizinan Online

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Periznan Terpadu Kabupaten Kutai Barat

Download :
Perbup Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Perizinan Online.pdf

Abstrak

PERIZINAN - PENDELEGASIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.8: 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Perizinan Online

ABSTRAK:

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat(1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten menggunakan system Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi, dan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014 ; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; PP No.76 Tahun 2013; PP No.97 Tahun 2014; PP No.91 Tahun 2017 ; Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.8 Tahun 2015; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka pelayanan: a. Perizinan Berusaha yang meliputi : 1. Perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan 2. Perizinan berusaha dengan system selain sistem OSS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan non berusaha; Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud meliputi: a. Izin Usaha, terdiri dari : 1. Izin Lokasi; 2. Izin Lokasi Perairan; 3. Izin Lingkungan; dan 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Izin Komersial/Operasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Periznan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
17 hlm.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018
Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ketenaganukliran, Nuklir

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan Bapeten No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Download :
Perka Bapeten Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kota Bekasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 87 Tahun 2021
Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
PERWAL 87 2021.pdf

Abstrak

sistem-pemerintahan-berbasis-Elektronik

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 87, BD 2020/No.87 Seri E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi

ABSTRAK:

Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data. Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang Undangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubha dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Kebijakan dan Kewenangan, Prinsip Satu Data, Strategi, Penyelenggara Satu Data Kota Bekasi, Penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi, Koordinasi dan Kerja Sama, Pembiayaan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi, dicabut.
22 Halaman

Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 119 Tahun 2021
Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) Kecamatan Bajuin.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
perbup kab tanah laut no 119-2021.pdf

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD.2021/NO.119

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) Kecamatan Bajuin.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan percepatan pelayanan publik dan sebagai informasi seluas– luasnya untuk masyarakat khususnya di wilayah kerja Kecamatan Bajuin sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk itu diperlukan sebuah inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut maka perlu di kembangkan Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T); Bahwa dengan aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) yang meliputi informasi profile kecamatan, profile desa, potensi/ informasi wisata, agenda kegiatan kecamatan, pengumuman, berita kecamatan, dan pelayanan publik baik pelayanan kependudukan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T) Kecamatan Bajuin;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor ini tentang Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu; Ketentuan Umum; Simponi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
7 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 432 peraturan (dalam 0,021 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 432 peraturan (dalam 0,021 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 432 peraturan (dalam 0,021 detik)