Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 4968 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018
Kekarantinaan Kesehatan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kekarantinaan-kesehatan

2018

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : 53 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan

ABSTRAK:

a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; b. kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional; c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal; d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Peraturan Pelaksanaan
53

Pemerintah Pusat

Diakses 921 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Download :
UU 9 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 4559 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 581 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995
Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1995.pdf

Abstrak

CUKAI

1995

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1995/ No. 76, TLN NO. 3613, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Cukai

ABSTRAK:

Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional. Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini, terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat. Bahwa oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang tentang cukai yang berorientasi pada pembangunan nasional serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Dalam UU ini diatur mengenai penetapan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dikenai cukai. Barang-barang yang dikenai cukai disebut Barang Kena Cukai. Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.
Dengan berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi : 1) Ordonansi Cukai Minyak Tanah (Ordonnantie Van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 No. 249 dan Ordonnantie Van 11 Mai 1908 Stbl. 1908 No. 361), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 2) Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. 1898 No. 90 en 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 3) Ordonansi Cukai Bir (Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 488 en 489), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 4) Ordonansi Cukai Tembakau (Tabacsaccijn Ordonnantie Stbl. 1932 No. 517) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121); 5) Ordonansi Cukai Gula (Suikeraccijns Ordonnantie Stbl. 1933 No. 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 121).
Penjelasan : 14 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1146 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995
Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 196 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

PERPU No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 193 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1964
Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPU No. 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
PERPU No. 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1964.pdf

Abstrak

1964

Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 1964/ No. 66, TLN NO. 2665 , LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan mencabut : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1963 tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran-Negara 1963 No. 102); b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1963 tentang Penangguhan pelaksanaan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau (Lembaran-Negara 1963 No. 106); Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Juli 1964 terkecuali ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 yang sudah berlaku sejak 1 Nopember 1963.

Pemerintah Pusat

Diakses 229 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasiltembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 no. 11)menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

PERPU No. 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)