Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Makassar

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2005
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERDA-N0.-1-TAHUN-2005-PROTOKOLER.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.18, TLD NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kota Makassar
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai tata Tempat, tata Upacara, dan Tata Penghormatan , Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2005.
25 halaman

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2005
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda-No-08-Tahun-2005-Tuntutan-Ganti-Rugi.pdf

Abstrak

tuntutan ganti kerugian DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.142

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka kelancaran penyelesaian Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian seseorang, perlu dilakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap mereka yang bersangkutan berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 17. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 HALAMAN

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-11-Thn-2005-Penggantian-Biaya-Cetak-KTP-dan-Akta-Capil.pdf

Abstrak

retribusi

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Tahun 2005

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Penyediaan Jasa Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu kewenangan Daerah yang berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kepentingan dan kemanfaatan umum; Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, termasuk jenis Retribusi Jasa Umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Perorangan atau Badan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini.
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok–Pokok Perkawinan 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2000 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Peyelenggaraan Pemerintah Daerah 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 16. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001
8 halaman

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2005
Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa / Kelurahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-07-Tahun-2005-Bagi-Hasil-Pajak.pdf

Abstrak

BAGI HASIL PAJAK DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.141

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa / Kelurahan

ABSTRAK:

Untuk mengatur peruntukkan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Jeneponto berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 28 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA / KELURAHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

Kabupaten Jeneponto

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2005
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-05-Tahun-2005-Perubahan-Perda-No-27-1999-IMB.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.139

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud, berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRepublik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 27 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
MERUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
7 halaman.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2005
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Hak atas Kekayaan Intelektual Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PP NO 1 TH 2005.pdf

Abstrak

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2005
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI.

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
13_2005.pdf

Abstrak

IZIN - PEMUNGUTAN - HASIL HUTAN - BUKAN KAYU - PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI - POLA PARTISIPASI - MASYARAKAT - di KABUPATEN KERINCI - pencabutan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2005/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI.

ABSTRAK:

Dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 541/KptsII/2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam, maka ketentuan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Pola Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kerinci yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2002 Seri B Nomor 6 Tanggal 14 Januari 2002 harus ditinjau kembali dan dicabut ; Untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.
UU RI No. 58 Tahun 1958; UU RI No. 5 Tahun 1990; UU RI No. 18 Tahun 1997; UU RI No. 23 Tahun 1997; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 41 Tahun 1999; UU RI No. 34 Tahun 2000; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/KPTS-II/1989; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 316/KPTS-II/1999; Keputusan Menteri kehutanan No. 541/KPTS-II/2002; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KERINCI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2002 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5 hlmn; 2 pnjlsn

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2005
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP NO 2 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Diubah dengan :

PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Mengubah :

PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Download :
PP NO 3 TH 2005.pdf

Abstrak

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2005
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
20_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - KECAMATAN SUNGAI PENUH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2005/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

Kecamatan Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958, dengan perkembangan serta kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sungai Penuh menjadi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Kumun Debai; Untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Sungai Penuh.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP RI No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda Ini mengatur tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI PENUH, meliputi Pembentukan Kecamatan; Ibukota Kecamatan; Batas Wilayah dan Luas Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlmn;

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2005
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Pariwisata dan Kebudayaan PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata

Mencabut :

PP No. 44 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata

Download :
PP NO 4 TH 2005.pdf

Abstrak

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 24 Tahun 2005
PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
24_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - KECAMATAN TANAH KAMPUNG

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG

ABSTRAK:

Dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sitinjau laut menjadi Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Tanah Kampung; Untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Kampung.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP RI No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG, meliputi Pembentukan Kecamatan; Ibukota Kecamatan; Batas Wilayah dan Luas Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlmn;

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Download :
PP NO 6 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2005
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

Partai Politik dan Pemilu Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek

Mencabut :

PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Download :
PP NO 7 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005
Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
PP No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Mengubah :

PP No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Download :
PP NO 8 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2005
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP NO 9 TH 2005.pdf

Abstrak

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
25_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - KECAMATAN HAMPARAN RAWANG - perubahan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2005/NO.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

ABSTRAK:

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP RI No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Kerinci No. 21 Tahun 2000; Perda Kab. kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Ketentuan BAB I Pasal 1; Mengubah Ketentuan BAB II; Mengubah Ketentuan BAB IV Pasal 4.
5 hlmn;

Kabupaten Kerinci

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 26 Tahun 2005
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

Desa

Download :
26_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR - perubahan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2005

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

ABSTRAK:

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU RI No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 33 Tahun 2004; PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP RI No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Kepmendagri No. 158 Tahun 2004; Perda Kab. Kerinci No. 13 Tahun 2000; Perda Kab. Kerinci No. 22 Tahun 2000.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Ketentuan BAB I Pasal 1; Mengubah Ketentuan BAB II Pasal 2; Mengubah Ketentuan BAB IV Pasal 4.
6 hlmn;

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2005
Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur

Download :
PP NO 10 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PP NO 11 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pendidikan

Download :
PP NO 12 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pendidikan

Download :
PP NO 13 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Download :
PP NO 14 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005
Jalan Tol

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Download :
PP NO 15 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Lingkungan Hidup

Download :
PP NO 16 TH 2005.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 972 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2005.

Hasil Pencarian Menemukan 972 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 972 peraturan (dalam 0,003 detik)