Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2005
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-6-PAJAK-PENGAMBILAN-BHN-GAL-GOLC.pdf

Abstrak

pajak

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur; untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
MENGATUR TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2005.
12 halaman

Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2005
Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-8-PAJAK-HOTEL.pdf

Abstrak

pajak

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Hotel dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur; untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
MENGATUR TENTANG PAJAK HOTEL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2005.
10 halaman

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2005
Kawasan Industri Jeletik Sungailiat

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_03.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005
Izin Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_04.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2005
Ketertiban Umum

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_06.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2005
Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_07.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2005
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka No. 13 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_10.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2005
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_11.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2005
Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_12.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2005
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah Penduduk dan Bagunan Gedung Lainnya

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download :
Perda_Kab_Bangka_2005_14.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2005
Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA-1-2005-LAMBANGDAERAH-LAGUMARS.pdf

Abstrak

Kabupaten Luwu Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2005
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA-5-PENERIMAAN-SUMBANGAN-PIHAK-KETIGA-KPD-DAERAH.pdf

Abstrak

SUMBANGAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah

ABSTRAK:

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat melalui Sumbangan Pihak Ketiga, untuk menerima Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
MENGATUR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.
4 halaman

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2005
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Diubah dengan :

PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PERDA Prov. Bangka Belitung No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_02.PDF

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2005
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_03.PDF

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_04.PDF

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2005
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_05.PDF

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2005
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_08.PDF

Abstrak

Provinsi Bangka Belitung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2005
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bangka Belitung Sejahtera

BUMD

Download :
Perda_Prov_Babel_2005_09.PDF

Abstrak

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2005
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

APBD

Download :
Perda-No.9-tahun-2005.pdf

Abstrak

penjabaran-PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2005/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda No. 1 Tahun 2005; Perda No. 3 Tahun 2005; Perda No. 4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2005.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.
4 hlm

Kabupaten Musi Rawas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

APBD

Download :
Perda-Nomor-4-Tahun-2005.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/NO.4 SERI A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

ABSTRAK:

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategis dan prioritas APBD perlu dilakukan perubahan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002; Perda No. 1 Tahun 2005; Perda No. 3 Tahun 2005; Perda No. 4 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD TA 2005.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2005.
5 hlm

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2005
Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul

Abstrak

Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2005
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup

Download :
Perda Kota Baubau No. 06 Tahun 2005.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN - LINGKUNGAN HIDUP

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2005/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

Bahwa lingkungan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya agar tetap menjadi potensi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Bau-Bau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Bau-Bau yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan kemampuan potensi dan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang melalui pengelolaan lingkungan yang terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; PP RI No. 41 Tahun 1999; PP RI No. 25 Tahun 2000; PP No. 74 Tahun 2001; PP RI No. 82 Tahun 2001; Kepres No. 32 Tahun 1990; Perda Kota Bau-Bau No.3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2004; Perda Kota Bau-Bau No. 4 Tahun 2004.
KETENTUAN UMUM,. KETENTUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN,. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,. P E N G A W A S A N,. PEMBIAYAAN,. KETERLIBATAN MASYARAKAT,. SANKSI, PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP,. KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 Halaman

Kota Prabumulih

Nomor 2 Tahun 2005
Perusahaan Daerah Petro Prabu

BUMD

Download :
Perda-No.2-Thn-2005-ttg-Perusahaan-Daerah-Petro-Prabu.pdf

Abstrak

perusahaan-petro prabu

2005

NO. 2, LD.2005/NO.2

tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan mendapat Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di sektor perdagangan, jasa, pertambangan dan energi, transportasi dan sektor lainnya di Kota Prabumulih.
Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Kemendagri No. 50 Tahun 1999; Perda Kota Prabumulih No. 29 Tahun 2003; Perda Kota Prabumulih No. 30 Tahun 2003.
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang pendirian, kedudukan hukum, tujuan dan bidang usaha, pembentukan usaha patungan dan anak perusahaan, modal, susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah, penguasaan dan pengelolaan, pemgawasan, kepegawaian, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, tahun buku dan anggaran perusahaan milik daerah, laporan perhitungan usaha berkala, kegiatan dan perhitungan tahunan, pengadaan dan pengelolaan barang perusahaan milik daerah, penetapan dan penggunaan laba, pembubaran, perubahan status dan peleburan/penggabungan perusahaan milik daerah dan ketentuan penutup.

CATATAN:

ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
15 hlm

Kabupaten Boalemo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2005
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo

Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran

Kabupaten Boalemo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2005
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOALEMO

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 903 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2005.

Hasil Pencarian Menemukan 903 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 903 peraturan (dalam 0,003 detik)