Hasil Pencarian
Menemukan 315 peraturan (dalam 0,001 detik)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

Agraria

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1998
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1998
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1998
Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   

Mengubah :

1. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1998
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 1998
Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1998
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 1998
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
   

Mengubah :

1. PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 1998
Program Rekapitalasi Bank Umum

Perbankan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1998
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PERPRES No. 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
   
2. KEPPRES No. 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional
   

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 81 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998
   
2. KEPPRES No. 47 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
   
3. KEPPRES No. 121 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik
   
2. KEPPRES No. 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1998
Perdagangan Cengkeh

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. KEPPRES No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1998
Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia Di Bidang Pengendalian Moneter

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1998
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon – Kanci Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
   
2. KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1998
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 95 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
   
2. KEPPRES No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 29 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998
   
2. KEPPRES No. 128 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. KEPPRES No. 128 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
   

Mengubah :

1. KEPPRES No. 28 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
   
2. KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1998
Pengangkatan Penasehat Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1998
Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

Pariwisata dan Kebudayaan Perizinan, Pelayanan Publik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1998
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
   
2. KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
   
3. KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
   
4. KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
   
5. KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 33 Tahun 1998
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1998
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. KEPPRES No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
   

Mencabut :

1. KEPPRES No. 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
   

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39/M Tahun 1998
Penggantian Gubernur Bank Indonesia

Perbankan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1998
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1998
Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional