Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1997
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

APBN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1997.pdf

Abstrak

APBN - TA 1997/1998

1997

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1997/ No. 16, TLN NO. 3672, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

ABSTRAK:

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu untuk diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 5, Pasal 20, dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet.
Dalam UU ini diatur mengenai rincian APBN TA 1997/1998. Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1997.
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PP No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Download :
UU Nomor 18 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut :

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Download :
UU Nomor 28 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

APBN

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997
Dokumen Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1997
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997
Psikotropika

Narkotika

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1997
Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mencabut :

UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak

APBN PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Penerimaan-negara-bukan-pajak

1997

Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1997, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara; 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968.
Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

CATATAN: