Hasil Pencarian
Menemukan 153 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1997
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Mengubah :

  1. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
  2. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

  1. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

  1. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

  1. PP No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
  2. UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
  3. UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
  4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
  5. UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
    Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
  6. UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
  7. UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
  8. UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
  9. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut :

  1. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
  2. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
  3. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
  4. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1997
Dokumen Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1997
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1997
Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak

APBN PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997
Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Mencabut :

  1. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997
Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1997
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1997
Pengawasan Barang Kena Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Mencabut :

  1. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  3. PP No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  4. PP No. 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Empat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  10. PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  11. PP No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  12. PP No. 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  13. PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
  14. PP No. 8 Tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Mengubah :

  1. PP No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992
  2. PP No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985
  3. PP No. 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  4. PP No. 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil