Hasil Pencarian
Menemukan 155 peraturan (dalam 0,023 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1997
Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
Perpajakan
- Download :
- PP No. 37 Th 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1997
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
- Download :
- PP No. 25 Th 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Perbankan, Lembaga Keuangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Mengubah :
-
PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
- Download :
- PP No. 40 th 1997.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 35 Tahun 1997
PUNGUTAN UANG LEGES
Pajak dan Retribusi Daerah
- Download :
- Perda Kota Kupang Nomor 35 Tahun 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1997
Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kyrghyzstan
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_07 TH 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Perpajakan
Diubah dengan :
-
UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Mencabut :
-
UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang
- Download :
- UU Nomor 19 Tahun 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1997
Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Dicabut dengan :
-
PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Diubah dengan :
-
UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Download :
- UU Nomor 21 Tahun 1997_.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997
Penyiaran
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
- Download :
- UU Nomor 24 Tahun 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Perpajakan
Dicabut dengan :
-
UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Mencabut :
-
UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
- Download :
- UU Nomor 17 Tahun 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1997
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 3 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997
Mengubah :
-
KEPPRES No. 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997
-
KEPPRES No. 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996
-
KEPPRES No. 76 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996
-
KEPPRES No. 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996
-
KEPPRES No. 43 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996
-
KEPPRES No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995
-
KEPPRES No. 61 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995
-
KEPPRES No. 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994
-
KEPPRES No. 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994
-
KEPPRES No. 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993
-
KEPPRES No. 83 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993
-
KEPPRES No. 58 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992
-
KEPPRES No. 104 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993
-
KEPPRES No. 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990
-
KEPPRES No. 42 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991
-
KEPPRES No. 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989
-
KEPPRES No. 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988
-
KEPPRES No. 47 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988
-
KEPPRES No. 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986
-
KEPPRES No. 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
-
KEPPRES No. 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_48 TH 1997.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 1997
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Mengubah :
-
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1997
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Mengubah :
-
KEPPRES No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "Paris Convention For The Protection Of Industrial Property" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi Dan "Convention Establishing The World Intellectual Property Organization" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_15 TH 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1997
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
- Download :
- PP No. 15 Th 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1997
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- PP No. 30 Th 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1997
Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1997
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
Asuransi BUMN Penanaman Modal dan Investasi
- Download :
- PP No. 27 Th 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1997
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Mengenai Pelayaran
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_10 TH 1997.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997
Perdagangan Berjangka Komoditi
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Diubah dengan :
-
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
-
UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Download :
- UU Nomor 32 Tahun 1997.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 1997
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Struktur Organisasi
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 29 Tahun 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1997
Pengesahan Wipo Copyrights Treaty
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_19 TH 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1997
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
Mengubah :
-
KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
-
KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
-
KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
-
KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_53 TH 1997.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1997
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Dicabut dengan :
-
PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
- Download :
- PP No. 36 Th 1997.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1997
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong Concerning Air Services
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_26 TH 1997.pdf