Hasil Pencarian - ditemukan 149 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997
Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
   

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

1. PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
   
2. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
   
3. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
   

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
   

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1997
Mobilisasi dan Demobilisasi

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
   

Mencabut :

1. UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
   

Mencabut :

1. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
   

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   

Diubah dengan :

1. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
   

Mencabut :

1. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
   
2. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
   
3. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
   
4. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997
Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
   

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   

Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
   

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   

Mencabut :

1. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
   

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
   

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak

APBN PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
   

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
   

Mencabut :

1. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   

Diubah dengan :

1. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   

Mencabut :

1. PP No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
   
2. UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
   
3. UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
   
4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
   
5. UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
   Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
6. UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
   
7. UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
   
8. UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
   
9. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
   

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
   

Mencabut :

1. UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
   

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997
Statistik

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
   
2. UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus
   

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997
Ketransmigrasian

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
   

Mencabut :

1. UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
   

Mengubah :

1. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
   

Mengubah :

1. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten