Hasil Pencarian
Menemukan 154 peraturan (dalam 0,024 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1997
Pengesahan Wipo Copyrights Treaty

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1997
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
  2. PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1997
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Pendidikan

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

  1. PERPRES No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate
  2. PERPRES No. 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
  3. PERPRES No. 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palu
  4. PERPRES No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
  5. PERPRES No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
  6. PERPRES No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
  7. PERPRES No. 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Ambon

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1997
Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1997
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong Concerning Air Services

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1997
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
  2. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
  3. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
  2. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1997
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
  2. PP No. 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. PP No. 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 Tahun 1997
Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1997
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
  3. KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
  4. KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
  5. KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1997
Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
  2. PP No. 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1997
Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
  2. KEPPRES No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Kota Kupang
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1997
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "Paris Convention For The Protection Of Industrial Property" Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, Dengan Disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi Dan "Convention Establishing The World Intellectual Property Organization" Yang Telah Ditandatangani Di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967

  Pemerintah Pusat
  Kabupaten Muna

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 1997
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1997
Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
  2. PP No. 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997
Kemitraan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah