Hasil Pencarian - ditemukan 140 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 1301 kali

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997
Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

  Pemerintah Pusat
Diakses 2118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
  2. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
  3. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

  Pemerintah Pusat
Diakses 100 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

  Pemerintah Pusat
Diakses 124 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 637 kali

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

  Pemerintah Pusat
Diakses 420 kali

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1997
Mobilisasi dan Demobilisasi

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 412 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1997
Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Mencabut :

  1. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

  Pemerintah Pusat
Diakses 816 kali

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut :

  1. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
  2. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
  3. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
  4. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 158 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997
Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

  Pemerintah Pusat
Diakses 3848 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat
Diakses 476 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997
Narkotika

Narkotika

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mencabut :

  1. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

  Pemerintah Pusat
Diakses 167 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Agraria

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1616 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak

APBN PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

  Pemerintah Pusat
Diakses 695 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mencabut :

  1. UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 1168 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

  1. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

  1. PP No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
  2. UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
  3. UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
  4. UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
  5. UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
    Mencabut Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
  6. UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
  7. UU No. 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
  8. UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
  9. UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

  Pemerintah Pusat
Diakses 327 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

  Pemerintah Pusat
Diakses 813 kali

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997
Statistik

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
  2. UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus

  Pemerintah Pusat
Diakses 410 kali

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1997
Ketransmigrasian

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 700 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

  1. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

  Pemerintah Pusat
Diakses 536 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1997
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Mengubah :

  1. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten