Hasil Pencarian - ditemukan 115 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 157 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1965
Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
  2. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

  Pemerintah Pusat
Diakses 77 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 758 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

  Pemerintah Pusat
Diakses 2683 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 408 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut :

  1. PERPU No. 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Menetapkan :

  1. PERPU No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 195 kali

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1965
Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia

Mencabut :

  1. UU No. 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 687 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965
Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Mencabut :

  1. UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 565 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Diubah dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 161 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. PERPU No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933

  Pemerintah Pusat
Diakses 129 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 458 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

  Pemerintah Pusat
Diakses 372 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 435 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

  Pemerintah Pusat
Diakses 236 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

  Pemerintah Pusat
Diakses 227 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 564 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

  Pemerintah Pusat
Diakses 798 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1965
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)