Hasil Pencarian - ditemukan 115 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1965
Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
   
2. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
   

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
   

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
   

Mencabut :

1. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Mencabut :

1. PERPU No. 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Menetapkan :

1. PERPU No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1965
Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
   

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1965
Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia
   

Mencabut :

1. UU No. 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965
Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
   

Mencabut :

1. UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
   

Diubah dengan :

1. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
   

Mencabut :

1. UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

1. PERPU No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi Undang-Undang

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1965
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
   

Mencabut :

1. UU No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)