Hasil Pencarian
Menemukan 115 peraturan (dalam 0,001 detik)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1965
Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1965
Pembubaran Dana Pembangunan Irian Barat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1965
Gerakan Nasional Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1965
Pengangkutan Kebutuhan dan Hasil-Hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1965
Penghematan dan Penjualan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 1965
Perobahan atau Penambahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964, Tentang Otorita Jalan Raya

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mengubah :

1. PERPRES No. 17 Tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera
   

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1965
Tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1965
Tidak Diumumkan (Rahasia)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 1965
Penguasaan Persediaan dan Penyaluran Bahan-Bahan Pokok Kebutuhan Hidup Sehari-Hari

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1965
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
   

Mencabut :

1. UU No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)
   

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Mencabut :

1. PERPU No. 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Menetapkan :

1. PERPU No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
   

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
   

Mencabut :

1. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1965
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
   

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan

Hukum Acara dan Peradilan

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1965
Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
   
2. UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
   

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1965
Perubahan/Penambahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 109)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan