Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1959
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 117), Tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegaiatan Aparatur Negara (Bapekan)

Download :
PP No 047 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1959
Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 012 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1959
Penghapusan Sistem Bukti Ekspor (B.E.)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
perpu 004 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 029 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1959
Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Download :
PP No 021 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1959
Kenaikan Gaji Pokok Menurut P.G.M. 1956 Serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Tentara dan Penghapusan Pemberian Tambahan Penghasilan C.Q. Hak Kesejahteraan Kepada Tenaga Ahli Kesehatan Didalam Lingkungan Angkatan Perang dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Anggota Tentara dan Janda dan/atau Anak Yatim-Piatunya yang Menerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perpres No.9 Tahun 1959.doc

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1959
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959
Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP No 018 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1959
Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres No.7 Tahun 1959.doc

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1959
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

PP No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Download :
PP No 013 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1959
Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- DAN Rp. 50,-

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
perpu 006 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1959
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
UU Nomor 18 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 5- Tahun- 1958- Tentang- Kedudukan-Hukum- Apotik- Darurat-Lembaran-Negara- Tahun- 1958-No. 137- Sebagai -Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 18, LN. 1959 No. 62, TLN NO. 1805, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasarsementaraRepublikIndonesiatelahmenetapkanUndang-undangDaruratNo.5tahun1958tentangKedudukan-hukum Apotik Darurat (Lembaran-Negara tahun 1958No. 137);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
a.pasal-pasal 42, 89 dan 97 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101);
Peraturan-peraturanyangtermaktubdalamUndang-undangDaruratNo. 5 tahun 1958 tentang Kedudukan-hukum Apotik Darurat(Lembaran-Negaratahun1958No.137)ditetapkansebagaiUndang-undang dengan perubahan-perubahan. Pasal 1.(1)Izin-izin yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asistenapoteker untuk melakukan pekerjaan pharmasi sendiri tanpa dibawahpengawasanseorangapotekermenurutpasal1Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953No. 19), berakhir berlakunya pada saat Undang-undang ini mulaiberlaku.(2)Jika menurut Menteri Kesehatan jumlah tenaga apoteker di Indonesiabelum mencukupi, maka Menteri Kesehatan berwenang untuk :a.memperpanjang izin-izin tersebut pada ayat 1 pasal ini;b.memberi izin kepada seorang asisten apoteker yang memenuhisyarat termaksud pada ayat 3 pasal ini untuk melakukanpekerjaan pharmasi sendiri tanpa di bawah pengawasan seorangapoteker di sebuah apotek tertentu yang dijalankan sebagaiperusahaan partikelir.(3)Asisten apoteker termaksud pada ayat 2 pasal ini, ialah asistenapoteker yang menurut pendapat Menteri Kesehatan cukupmempunyaipengalamansebagaijururesep,lagipulasekurang-kurangnya telah bekerja sebagai asisten apoteker selama 15tahun berturut-turut pada partikelir atau bekerja sebagai asistenapoteker selama 10 tahun, diantaranya 3 tahun pada Pemerintah

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
10

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 028 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1959
Pergerakan Gerakan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 060 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1959
Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penarikan- Kembali -Undang-Undang- Darurat- No. 13- Tahun- 1955- Tentang -Pencabutan- dan- Penggantian- Undang-Undang -No. 14 -Tahun -1953

1959

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 1959 No. 69, TLN NO. 1813, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undangDarurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantianUndang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955No. 38);b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat No. 13 tahun 1955 tersebut, perlu ditarik kembali, karenadianggaptidakperlulagi,berhubungdenganberlakunyaUndang-undang Darurat No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957No.83)jo.Undang-undangNo.19tahun1958(Lembaran-Negara tahun 1958 No. 60) tentang Militer Sukarela.
a.pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negaratahun 1957No. 101);
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No.14 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 38)dinyatakantidakberlaku lagi terhitung mulai tanggal 10 Agustus 1957, dengan ketentuanbahwa bagi mereka yang pada saat Undang-undang Darurat No. 26tahun 1957 tentang Militer Sukarela (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83.)adadalamkeadaanmendapatperlakuanberdasarkanUndang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955No. 38), tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebutterakhir.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
5

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1959
Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 016 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP No 030 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1959
Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PP No. 29 Tahun 1955 tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan
PP No. 33 Tahun 1954 tentang Penempatan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan

Download :
PP No 037 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1959
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Persetujuan- Perjanjian- Persahabatan- Antara- Negara- Republik -Indonesia- dan- Kerajaan- Iran

1959

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1959 No. 61, TLN NO. 1804, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran

ABSTRAK:	bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesiadan Kerajaan Iran disetujui dengan Undang-undang a.Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101); Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku tanggal pertukaran surat-suratpengesahan di Teheran.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. - - 3

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1959
Penetapan "Undang_Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan -Undang-Undang- Darurat- No. 40- Tahun -1950- Tentang- Surat- Perjalanan- Republik- Indonesia-(Lembaran-Negara- Tahun- 1950- No. 82- Sebagai- Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 1959 No. 56, TLN NO. 1799, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang_Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebutperluditetapkansebagaiUndang-undangdenganbeberapaperubahan;
a.pasal-pasal 33, 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Peraturan-peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 40tahun1950tentangsuratperjalananRepublikIndonesia(Lembaran-Negaratahun1950No.82)"ditetapkansebagaiUndang-undangdenganperubahan-perubahan ebagaimana telah sama diketahui, bahwa satu-satunya Undang-undang yang mengaturtentang surat-surat perjalanan Republik Indonesia, atau dengan istilah yang lebih populerdisebut "Paspor Republik Indonesia" padawaktu terakhir ini hanyalah diatur oleh"Undang-undang Darurat tentang surat perjalanan Republik Indonesia No. 40 tahun1950". Beberapa ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Darurat tersebut diatas,-didalam pengalaman ternyata masih kedapatan beberapa ketentuan yang tidak lagi sesuaidengan keadaan. Hal ini dapat kita maklumi, oleh karena Undang-undang Darurat No. 40tahun 1950 tersebut dimaksudkan agar dahulunya supaya didalam waktu yang singkatsekali dapat menggantikan segala ordonansi-ordonansi Hindia-Belanda yang belumditarik kembali (Staatsblad 1919 No. 446, yo. Staatsblad 1919 No. 406).Oleh karena itu sifat kesementaraaan dari pada Undang-undang Darurat No. 40/1950masih nampak. disana-sini, bahkan beberapa pasal sudah tidak aktuil lagi untukdipergunakan, umpamanya: penghapusan adanya paspor konsuler pada Pasal 1 : Pasal 5sub 2Pasal 9 keseluruhannya. Pasal 10 sub 1 dan perubahan redaksionil pada pasal-pasallainny

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.40 tahun 1950
-
12

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1959
Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan-Peraturan- Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1959 No. 70, TLN NO. 1814, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undangDasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 96 ayat (1)Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan PeraturanPemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentangpembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang kemudiantelah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955;b.bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebutserta perubahan-perubahannya dengan Undang-undang Darurat perluditetapkan sebagai Undang-undang
a.Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara;b.Undang-undang No.1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telahdiubah;c.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101)
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukanDaerah tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undangDarurat No. 16tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) ditetapkan sebagaiUndang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan (1)Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampungdan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I SumateraSelatan. (2)Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat ISumatera Selatan" disebut "Daerah (1)Pemerintah Daerah berkedudukan di kota Palembang.(2)Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, makasetelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tempatkedudukan Pemerintah Daerah dengan keputusan Menteri DalamNegeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya.(3)Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan itu untuk sementarawaktu oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke laintempat

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
17

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1959
Pungutan Ekspor dan Impor (Pueks dan Puim)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPU No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

Download :
PP No 042 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1959
Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penyerahan- Tugas-Tugas- Pemerintah-Pusat- dalam- Bidang- Pemerintahan- Umum- Perbantuan- Pegawai- Negeri- dan -Penyerahan- Keuangannya-Kepada- Pemerintah- Daerah

1959

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1959 No. 15 , TLN NO. 1752, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan sejalandenganpelaksanaan"Undang-undangtentangPokok-pokokPemerintahan Daerah" 1956, maka perlu diatur penyerahan tugas-tugasPemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuanpegawai negeri dan penyerahan keuangannya, mepada PemerintahDaerah
a.pasal-pasal 1 ayat (1), 89, 131 dan 132 jo 142 Undang-undang DasarSementara republik Indonesia;b.pasal-pasal 31, 32 dan 55 Undang-undang tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);c.Undang-No. 10 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 22)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TENTANG TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KEPADAPEMERINTAH DAERAH BAB III TENTANG PENYERAHAN PEGAWAI. BAB IV TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH. BAB V TENTANG PEMBIAYAAN PERBANTUAN. BAB VI ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN PENUTUP.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah secara daerah demi daerah atau secara lain.
-
19

Hasil Pencarian
Menemukan 145 peraturan (dalam 0,011 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.

Hasil Pencarian Menemukan 145 peraturan (dalam 0,011 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 145 peraturan (dalam 0,011 detik)