Hasil Pencarian
Menemukan 145 peraturan (dalam 0,02 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Dicabut dengan :
-
PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
- Download :
- PP No 031 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 27 Tahun 1959
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
- Download :
- perpu 027 1959.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 12 Tahun 1959
Pajak Dividen
Perpajakan
Diubah dengan :
-
PERPU No. 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden
- Download :
- perpu 012 1959.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1959
Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Mencabut :
-
PP No. 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
-
PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
-
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
-
PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia
- Download :
- UU Nomor 11 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 13 Tahun 1959
Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)
Perpajakan
- Download :
- perpu 013 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959
Penetapan Presentasi dari Beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Diubah dengan :
-
PP No. 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1959
- Download :
- PP No 014 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1959
Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta
Pendidikan
- Download :
- PP No 023 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1959
Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing
Perpajakan
- Download :
- perpu 029 1959.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1959
Dewan Ekonomi dan Pembangunan
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Dicabut dengan :
-
PERPRES No. 31 Tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan
Diubah dengan :
-
PERPRES No. 24 Tahun 1960 tentang Pengubahan Dan Tambahan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1959 (Lembaga - Negara 1959 No. 15) Tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan
Mencabut :
-
PP No. 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan
- Download :
- Perpres No.15 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1959
Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
- Download :
- perpu 005 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959
Pangkat-Pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer
Dicabut dengan :
-
PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Download :
- PP No 036 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1959
Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- PP No 016 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1959
Pergerakan Gerakan Koperasi
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP No 060 Tahun 1959.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1959
Kenaikan Gaji Pokok Menurut P.G.M. 1956 Serta Perubahan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Anggota Tentara dan Penghapusan Pemberian Tambahan Penghasilan C.Q. Hak Kesejahteraan Kepada Tenaga Ahli Kesehatan Didalam Lingkungan Angkatan Perang dan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Anggota Tentara dan Janda dan/atau Anak Yatim-Piatunya yang Menerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
- Download :
- Perpres No.9 Tahun 1959.doc
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1959
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1959
Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela
Kepegawaian, Aparatur Negara
Dicabut dengan :
-
PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Mencabut :
-
PP No. 29 Tahun 1955 tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan
-
PP No. 33 Tahun 1954 tentang Penempatan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan
- Download :
- PP No 037 Tahun 1959.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1959
Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)
Pertahanan dan Keamanan, Militer
- Download :
- UU Nomor 24 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- PP No 028 Tahun 1959.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1959
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- UU Nomor 17 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
- Download :
- PP No 030 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1959
Penetapan Harga Mata Uang Rupiah
Perekonomian Kebijakan Pemerintah
Dicabut dengan :
-
PP No. 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah
- Download :
- PP No 043 Tahun 1959.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1959
Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia
Pertahanan dan Keamanan, Militer
- Download :
- Perpres No.7 Tahun 1959.doc
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Diubah dengan :
-
UU No. 11 Tahun 1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- Download :
- UU Nomor 10 Tahun 1959.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959
Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
- Download :
- PP No 018 Tahun 1959.pdf
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar
Hukum Acara dan Peradilan
- Download :
- UU Darurat Nomor 7 Tahun 1959.pdf