Hasil Pencarian
Menemukan 145 peraturan (dalam 0,011 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1959
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 117), Tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas Kegaiatan Aparatur Negara (Bapekan)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1959
Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1959
Penghapusan Sistem Bukti Ekspor (B.E.)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1959
Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1959
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959
Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1959
Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1959
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1959
Pergerakan Gerakan Koperasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1959
Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1959
Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. PP No. 29 Tahun 1955 tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan
  3. PP No. 33 Tahun 1954 tentang Penempatan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1959
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1959
Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
  2. UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1959
Pungutan Ekspor dan Impor (Pueks dan Puim)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPU No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959
Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1959
Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN