Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.216 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024

Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Bantul Nomor 65 Tahun 2024.pdf

PEMBEBASAN-RETRIBUSI

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 65, BD. 2024/NO.65

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa manusia berhak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak untuk hidup, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Bantul Nomor 10 Tahun 2024.pdf

apbd-2025

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NO. 10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.698.302.861.975,03 (dua triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol tiga rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 2 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

Download file:

perda bantul nomor 9 tahun 2024.pdf

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

a. bahwa diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi di Kabupaten Bantul sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencara Pembalgunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Materi Muatan, Sistematika, dan Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM; Penjelasan: 2 HLM; Lampiran: 382 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perda bantul nomor 8 tahun 2024.pdf

Pencegahan dan Penanganan - Anak Putus Sekolah - Anak Rentan Putus Sekolah - Anak Tidak Sekolah - Buta Aksara

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2023/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara; b. bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan masih adanya warga yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan upaya penanganan dan pencegahan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara secara berkesinambungan; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara, perlu disusun pengaturannya dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah; Pelaksanaan; Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah, dan Buta Aksara; Partisipasi Masyarakat; Pendaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan; 4 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024

Perparkiran

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERDA Kab. Bantul No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PERDA Kab. Bantul No. 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Download file:

perda bantul nomor 7 tahun 2024.pdf

Perparkiran

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perparkiran

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan daerah dan penataan sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan masyarakat; b. bahwa peningkatan pelayanan perparkiran secara terencana dan terpadu untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu disusun pedoman penyelenggaraan perparkiran d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus berkenaan dengan penataan serta peningkatan pelayanan perparkiran perlu dilakukan penyesuaian; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perparkiran.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; Parkir Insidental; Larangan; Bagi Hasil Pendapatan; Ganti Rugi atas Kehilangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 15 HLM; Penjelasan: 4 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

Abstrak

Koperasi, UMKM

Download file:

perda bantul nomor 6 tahun 2024.pdf

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

ABSTRAK:

a. bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas kekeluargaan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta koperasi untuk meningkatkan perekonomian di daerah sekaligus mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka diperlukan pemberdayaan dan pelindungan koperasi di Daerah; c. bahwa diperlukan pedoman dan payung hukum dalam pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Perizinan Usaha dan Usaha Koperasi; Pendataan Koperasi; Pemberdayaan Koperasi; Pelindungan Koperasi; Kewajiban dan Larangan; Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Pelindungan Koperasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pendaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 7 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

perda bantul nomor 5 tahun 2024.pdf

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengatur perubahan besaran APBD TA 2024

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 13 HLM; Penjelasan: 2 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download file:

perda bantul nomor 4 tahun 2024.pdf

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak mulia; b. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bantul perlu mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pesantren; Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mekanisme Pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pesantren; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan: 5 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

perda bantul nomor 3 tahun 2024.pdf

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK:

a. bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan ciri pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta badan publik lainnya, perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis; c. bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang mendukung pemerintahan yang baik, transparan, dan demokratis, perlu pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Klasifikasi Informasi; Komisi Informasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Pelaporan dan Pembinaan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 13 HLM; Penjelasan: 4 HLM.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
PERDA Kab. Bantul No. 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
Peraturan Derah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan

Download file:

perda bantul nomor 2 tahun 2024.pdf

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

a. bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja serta berperan dalam pembangunan daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Perencanaan Tenaga Kerja; Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Perluasan Kesempatan Kerja; Tenaga Kerja Asing; Hubungan Industrial; Pembinaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Jumlah Halaman: 25 HLM; Lampiran: 6 HLM.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT