Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu adanya pedoman lebih lanjut dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Nagari
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 45 Tahun 2016
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 141 Tahun 2017
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2018
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2021
Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 61 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati
ini meliputi:
a. Penetapan batas Nagari,
b. Penegasan batas Nagari,
c. Pengesahan batas Nagari:
d. Tata cara penetapan dan penegasan batas Nagari,
e. Penyelesaian perselisihan batas Nagari:
f. Pembinaan dan pengawasan, dan
g. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin kerja, prestasi kerja dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan perlu upaya peningkatan penghasilan CPNS dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2006
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 30 Tahun 2019
PP No. 94 Tahun 2021
Permendagri No. 13 Tahun 2016
Permenpan RB No. 63 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permenpan RB No. 6 Tahun 2022
Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 29 Tahun 2010
Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 8 Tahun 2020
Mengatur pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN.
TPP diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2022
perubahan pedoman tatanan normal baru produktif dan aman corona
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
a. bahwa Pemda bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Corona Virus Disease 2019 serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat aik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan transportasi maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 serta mengantisipasi adanya varian baru yakni Omicron dan belum terakomodirnya Aplikasi Peduli Lindungi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019;
1. UU No. 12 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3 UU No. 6 Tahun 2018
4. UU No. 2 Tahun 2020
5. PP No. 40 Tahun 1991
6. PP No. 50 Tahun 2012
7. PP No. 88 Tahun 2019
8. PP No. 21 Tahun 2020
9. Perpres No. 17 Tahun 2018
10. Permenkes No. 9 Tahun 2020
11. Permendagri No. 20 Tahun 2020
12. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020
13. Pergub Sumatera Barat No. 37 Tahun 2020
14. Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
15. Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Limapuluh Kota No. 31 Tahun 2020
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022
ABSTRAK:
bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan status Rumah Sakit Umum Daerah
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 1 Tahun 2022
PP No. 55 Tahun 2005
PP No. 3 Tahun 2007
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 18 Tahun 2017
PP No. 33 Tahun 2018
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 32 Tahun 2011
Permendagri No. 62 Tahun 2017
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permendagri No. 27 Tahun 2021
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 5 Tahun 2021
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2022
APBD TA 2022 bertambah sebesar Rp8M
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
79
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Lima Puluh Kota No. 45 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian layanan perizinan dan non perizinan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten yang melekat pada dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 25 Tahun 2007
UU No. 25 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 96 Tahun 2012
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 5 Tahun 2021
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2016
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2021
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perbup Limapuluh Kota No. 56 Tahun 2016
Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2022
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
Pasal 18 UUD 1945
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 16 Tahun 2022
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 5 Tahun 2021
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2022
Mengatur teknis pemberian THR dan Gaji Ketigabelas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
ABSTRAK:
dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan dan optimalisasi operasional laboratorium lingkungan maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 1 Tahun 2022
Permen LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Permendagri No. 12 Tahun 2017
PermenLH No. 23 Tahun 2020
Pergub Sumbar No. 26 Tahun 2010
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 82 Tahun 2018
Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Lima PUluh Kota Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;
b. bahwa dalam rangka mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakt sebagai pelaku utama pembangunan;
1. UU No. 12 Tahun 1956
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. Perpres No. 82 Tahun 2018
6. Permendagri No. 20 Tahun 2018
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020
9. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016
10. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018
11. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2021
12. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 5 Tahun 2021
13. Perbup Lima Puluh Kota No. 152 Tahun 2018
14. Perbup Lima Puluh Kota No. 27 Tahun 2019
15. Perbup Lima Puluh Kota No. 28 Tahun 2019
16. Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2022
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Lokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Lokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
ABSTRAK:
a. batas wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah Desa/Nagari menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. dalam rangka tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis;
c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Batas Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
PeraturanBupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas NagariPangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang memiliki aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2008
PP No. 2 Tahun 2018
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 81 Tahun 2022
Perda Prov Sumbar No. 7 Tahun 2008
Perda Prov Sumbar No. 6 Tahun 2021
Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2021
RKPD Tahun 2023 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah,
b. prioritas pembangunan daerah,
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahun: dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
