Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V MASA RETRIBUSI; BAB VI KERINGANAN PEMBAYARAN; BAB VII SANSKI ADMINISTRASI; BAB VIII KEBERATAN; BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI PEMANFAATAN; BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

11 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2011

Tanggal Berlaku

14 Februari 2011

Sumber

LD.2011/7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 658 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 7 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Barito Timur No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dicabut sebagian dengan :

PERDA Kab. Barito Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	Bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu; Bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana pernyataan juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2008; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V MASA RETRIBUSI; BAB VI KERINGANAN PEMBAYARAN; BAB VII SANSKI ADMINISTRASI; BAB VIII KEBERATAN; BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XI PEMANFAATAN; BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIV PENYIDIKAN; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 22 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521