Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pelayanan; 3. Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besaran Tarif; 6. Struktur dan Besaran Tarif; 7. Pemungutan Retribusi; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Insentif Pemungutan; 10. Pemeriksaan Retribusi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Lain-lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

13 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2023

Tanggal Berlaku

13 Februari 2023

Sumber

LD.2023/No.76

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Barito Timur No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung

Mencabut sebagian :

PERDA Kab. Barito Timur No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No.76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, KabupatenSukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034. 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pelayanan; 3. Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besaran Tarif; 6. Struktur dan Besaran Tarif; 7. Pemungutan Retribusi; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Insentif Pemungutan; 10. Pemeriksaan Retribusi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Lain-lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT