Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan 3. Obyek dan Subyek Izin Gangguan 4. Kriteria Gangguan 5. Persyaratan Izin 6. Kewenangan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Peran Masyarakat 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Kentuan Penutup 16. Ketentuan Lain

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

15 Agustus 2016

Sumber

LD 2016/NO.5

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 628 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

LEMDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TTG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2019 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Perizinan

Mencabut :

PERDA Kota Banjar No. 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan

PERIZINAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	Salah satu upaya pemerintah daerah untuk pengendalian, perlindungan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha adalah melalui pembentukan izin gangguan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, menyatakan izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan terhadap pelayanan izin gangguan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Staadblad Tahun 1926 No 226; UU No 28 Tahun 1999; UU No 27 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 27 Tahun 2009; PERPRES No 27 Tahun 2009; PERPRES No 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 20 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 27 Tahun 2009; PERDA Kota Banjar No 7 Tahun 2008; PERDA Kota Banjar No 7 Tahun 2011; PERDA Kota Banjar No 2 Tahun 2014; PERDA Kota Banjar No 9 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan 3. Obyek dan Subyek Izin Gangguan 4. Kriteria Gangguan 5. Persyaratan Izin 6. Kewenangan Pemberian Izin 7. Penyelenggaraan Perizinan 8. Retribusi Izin Gangguan 9. Peran Masyarakat 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Kentuan Penutup 16. Ketentuan Lain
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. PERDA Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 dicabut. 36 Halaman (Penjelasan 5 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT