Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 9 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. Struktur APBD; d. Penyusunan RKPD,KUA,PPAS, dan RKA-SKPD; e. Penyusunan dan Penetapan APBD; f. Pelaksanaan dan perubahan APBD; g. Penatausahaan keuangan daerah; h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; j. Pengelolaan kas umum daerah; k. Pengelolaan piutang daerah; l. Pengelolaan Investasi daerah; m. Pengelolaan barang milik daerah; n. Pengelolaan dana cadangan; o. Pengelolaan utang daerah; p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah; q. Penyelesaian kerugian daerah; r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bengkayang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Bengkayang

Tanggal Penetapan

19 November 2010

Tanggal Pengundangan

26 November 2010

Tanggal Berlaku

26 November 2010

Sumber

LD.2010/NO.9, LL KAB. Bengkayang: 32 HLM

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Bidang

Halaman ini telah diakses 929 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No.9 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bengkayang No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Bengkayang No. 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Ketentuan lebih lanjut tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati

pokok-pengelolaan-keuangan-daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/NO.9, LL KAB. Bengkayang: 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Perda ini ditetapkan dengan pertimbangan: a) untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; b) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang; c)dalam rangka perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. Struktur APBD; d. Penyusunan RKPD,KUA,PPAS, dan RKA-SKPD; e. Penyusunan dan Penetapan APBD; f. Pelaksanaan dan perubahan APBD; g. Penatausahaan keuangan daerah; h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; j. Pengelolaan kas umum daerah; k. Pengelolaan piutang daerah; l. Pengelolaan Investasi daerah; m. Pengelolaan barang milik daerah; n. Pengelolaan dana cadangan; o. Pengelolaan utang daerah; p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah; q. Penyelesaian kerugian daerah; r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Masih perlu diatur oleh Bupati: 1. Susunan Kode rekening APBD; 2. lampiran sebagai dokumen pendukung raperda APBD; 3. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan; 4. pengaturan tentang tambahan penghasilan PNS daerah; 5. tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran; 5. tata cara pengeolaan kas non anggaran; 6. pedoman pengelolaan investasi keuangan daerah. 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521